Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya verifikasi data sebelum pemerintah memutuskan perubahan atau kelanjutan program bantuan sosial (bansos).
“Verifikasi data itu paling penting. Jangan mengubah program tanpa data yang akurat, detail, dan benar,” ujar Puan, Senin (11/8/2025), seperti dilansir dari laman Tribratanews.polri.go.id
Menurutnya, evaluasi data harus menjadi prioritas agar bansos tepat sasaran. Ia mengingatkan agar masyarakat yang berhak tidak terlewat, sementara penerima yang tidak memenuhi syarat harus disaring.
“Perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” tegasnya.
Baca juga : Kemenkes Verifikasi Kabupaten Kediri Menuju Predikat Kabupaten Sehat
Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait anomali rekening penerima bansos dari Kementerian Sosial. Dari 10 juta rekening yang dianalisis, 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos, sementara 8,3 juta lainnya tercatat menerima.
PPATK juga menemukan ribuan penerima dengan pekerjaan tidak wajar sebagai penerima bansos, antara lain 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer. Bahkan, 56 rekening penerima tercatat memiliki saldo di atas Rp50 juta.***
Editor : Hadiyin
