Madiun, LINGKARWILIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menggelar rapat paripurna untuk menetapkan penyampaian pendapat akhir (PA) Wali Kota terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif serta pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun ini dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD, Wali Kota serta Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesiapan daerah menghadapi era digital.
Baca juga : Musim Hujan Tiba, KAI Daop 7 Madiun Siagakan Tim dan Peralatan Antisipasi Gangguan Jalur
“Raperda pendidikan ini memberikan ruang penuh bagi seluruh anak didik di Kota Madiun, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang berprestasi. Prinsipnya, pendidikan di kota ini harus non-diskriminatif,” ujarnya seusai rapat paripurna, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, kebijakan pendidikan inklusif diharapkan dapat memperluas akses dan memberikan motivasi bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sementara itu, mengenai Raperda pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi, Armaya menegaskan pentingnya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman.
“Kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dari daerah lain. Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam pelayanan publik dan dunia pendidikan,” tandasnya.***
Reporter : Agus Sulistio Budi
Editor : Hadiyin
