Madiun, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Madiun tahun 2025, Rabu (22/4/2026). Agenda tersebut berlangsung di ruang paripurna dan dihadiri jajaran Forkopimda serta Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengungkapkan masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memenuhi target kinerja sebagaimana tertuang dalam LKPJ 2025.
“Ada beberapa catatan, terutama OPD yang belum mencapai target capaian kinerja,” ujarnya.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan di antaranya penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan, capaian rata-rata lama sekolah di bawah Dinas Pendidikan, hingga akurasi data statistik oleh Dinas Kominfo. Selain itu, target predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga belum tercapai.
Menurut Armaya, diperlukan langkah kreatif dan inovatif dari OPD agar target kinerja ke depan dapat tercapai secara optimal serta menghindari munculnya persepsi negatif di masyarakat.
Baca juga : Geledah Rumah Kadis Kominfo Kota Madiun, KPK Sita 2 HP dan Dokumen SPPD
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, mengakui adanya penurunan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 0,04 persen dari tahun 2024 ke 2025. Namun demikian, ia menegaskan aktivitas ekonomi di lapangan tetap berjalan stabil.
“Secara angka memang turun, tapi perputaran ekonomi sebenarnya tidak menurun,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Madiun telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memperbaiki sistem pendataan, khususnya terkait pelaku UMKM yang belum seluruhnya terakomodasi.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem pelaporan pendapatan UMKM berbasis aplikasi POS yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sekaligus mendorong transparansi.
Baca juga : Cemburu Berujung Maut, Pria Asal Kediri Tewas Dibunuh Teman Sendiri dan Dibuang ke Sungai
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji pengelolaan piutang daerah, khususnya dari Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK), dengan rencana pengalihan ke bank daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan berbagai catatan dan evaluasi tersebut, DPRD berharap ke depan kinerja OPD dapat lebih maksimal dan selaras dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
