Kediri, LINGKARWILIS.COM – Komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam menekan kasus stunting kembali ditegaskan melalui pelaksanaan Orientasi TPK 2025 yang diikuti 663 Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Golden Swalayan, Jalan Hayam Wuruk Kota Kediri, Rabu (19/11/2025).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri, dr. Muhammad Fajeri, menjelaskan bahwa orientasi ini menjadi sarana peningkatan kapasitas sekaligus penguatan analisis para TPK yang bertugas langsung mendampingi keluarga di lapangan.
“Orientasi ini untuk memperbarui kembali pengetahuan mereka serta memperkenalkan program-program terbaru dari Kementerian. TPK merupakan ujung tombak pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting,” kata dr. Fajeri.
Ia menilai peningkatan kemampuan TPK sangat krusial, mengingat mereka berinteraksi secara langsung dengan keluarga berisiko stunting (KRS). Dengan pengetahuan yang diperbarui, TPK diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Baca juga : Dinkop Kota Kediri Mulai Data dan Tinjau Lokasi Pembangunan KKMP di Tiga Kecamatan
Saat ini, berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting berada pada kisaran 17,6%. Namun, kondisi di lapangan diperkirakan tidak setinggi data tersebut. Pemerintah Kota Kediri pun menargetkan penurunan signifikan dalam waktu dekat.
“Target kami di tahun 2026 adalah 14%. Angka ini lebih rendah dibanding target nasional 18,8%,” tegasnya.
dr. Fajeri menekankan bahwa capaian tersebut sangat bergantung pada optimalisasi pendampingan terhadap ibu hamil dan keluarga berisiko melalui pemantauan berkelanjutan oleh TPK.
Dalam orientasi ini, salah satu materi utama adalah pengenalan program terbaru Kementerian, yakni Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
“Siapapun di Kota Kediri dapat menjadi orang tua asuh. Kami sedang memperkuat koordinasi dengan Baznas dan Rumah Zakat agar masyarakat bisa berperan,” ujarnya.
Program tersebut memungkinkan masyarakat membantu pemenuhan gizi anak-anak berisiko stunting melalui pola donasi yang dikelola lembaga zakat, sementara pemerintah memfasilitasi verifikasi dan pendampingan bagi penerima manfaat.
Baca juga : Anggota DPRD Kota Kediri Segera Ngantor di GNI, Renovasi Sementara Dipercepat
Terkait intervensi makanan tambahan, dr. Fajeri menyampaikan bahwa program tersebut bukan berada di bawah kewenangan DP3AP2KB. Namun pihaknya memastikan fokus utama tetap pada pendampingan intensif kepada keluarga berisiko.
“Kami memastikan ibu hamil mendapatkan informasi yang benar terkait pencegahan stunting. Harapannya, bayi lahir dalam kondisi sehat dan tidak termasuk kategori stunting,” tuturnya.
Orientasi berjalan intensif dan interaktif, menjadi momentum penting dalam memperkuat kompetensi para TPK. Dengan sinergi pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, Kota Kediri optimistis mampu mencapai target penurunan stunting secara bertahap dan berkelanjutan.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
