Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung untuk tahun 2026 hingga kini masih belum dapat dipastikan. Hal ini terjadi karena keputusan UMK masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah pusat, sebelum nantinya dibahas di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Arif Efendi, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan maupun undangan dari Pemprov Jatim terkait agenda pembahasan UMK 2026.
Sebagai informasi, UMK Tulungagung pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,47 juta, naik dari Rp 2,2 juta pada tahun sebelumnya. Arif memperkirakan tren kenaikan kemungkinan berlanjut pada 2026, sebagaimana pola yang terjadi setiap tahun.
“Untuk UMK 2026 belum ada kabar. Kami masih menunggu instruksi dan jadwal pembahasan dari Pemprov Jawa Timur,” ujar Arif, Rabu (10/12/2025).
Baca juga : PDIP Tulungagung Bagikan 200 Porsi MBG Perjuangan, Nilai Satu Paket Capai Rp 30 Ribu
Meski begitu, Arif menilai kenaikan UMK tidak selalu menjamin meningkatnya kesejahteraan pekerja. Sebab, kemampuan setiap perusahaan dalam menerapkan besaran UMK berbeda-beda. Selain itu, kenaikan UMK biasanya diikuti meningkatnya harga kebutuhan pokok.
“Kenaikan UMK sah saja. Namun tidak semua perusahaan mampu mengikuti, karena kondisinya memang beragam,” ungkapnya.
Arif menjelaskan bahwa Pemkab Tulungagung tidak memiliki kewenangan mengusulkan besaran kenaikan UMK. Formula penetapan sudah menjadi domain Pemprov Jawa Timur sesuai aturan yang ditetapkan pusat.
Saat ini, pembahasan UMK masih berlangsung di tingkat nasional, termasuk penyusunan PP yang nantinya menjadi acuan bagi pemerintah di daerah. Pihaknya belum mengetahui kapan regulasi tersebut diterbitkan.
Baca juga : Gasak Kotak Amal Masjid di Tulungagung, Warga Kediri Ditangkap Polisi
“Formulasi UMK sudah ditentukan Pemprov. Kami tidak bisa memberikan usulan nominal,” pungkas Arif.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
