KEDIRI, LINGKARWILIS.COM — Warga Kelurahan Pojok, Kota Kediri, resmi menempuh jalur hukum dengan menggugat Wali Kota Kediri dan Kepala DLHKP Kota Kediri ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri, Selasa (23/12/2025). Gugatan class action tersebut diajukan oleh warga RW 2, RW 3, dan RW 5 yang terdampak langsung aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Klotok.
Langkah hukum itu diambil sebagai bentuk protes atas dampak lingkungan dan kesehatan yang dirasakan warga selama lebih dari 30 tahun sejak TPA Klotok beroperasi.
Sekitar 30 warga dari berbagai unsur masyarakat, mulai ibu rumah tangga, kaum bapak, hingga pemuda, mendatangi PN Kota Kediri untuk mendaftarkan gugatan.
Perwakilan warga, Supriyo, menyampaikan bahwa sejak awal pendirian TPA Klotok tidak pernah melibatkan warga dalam proses musyawarah. Bahkan, kompensasi yang baru diberikan pada 2009 ditetapkan secara sepihak tanpa kesepakatan hukum yang mengikat.
Baca juga : Polisi Perketat Pengamanan di Sejumlah Destinasi Wisata Kediri
“Kami tidak pernah dilibatkan. Kompensasi ditentukan sepihak dan nilainya tidak layak. Seharusnya dibahas bersama dan dituangkan dalam akta resmi,” ujar Supriyo.
Proses pendaftaran gugatan sempat memakan waktu lantaran warga harus melengkapi administrasi, khususnya verifikasi identitas para penggugat guna memperkuat legal standing dalam gugatan class action tersebut.
Sementara itu, Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Usai melakukan audiensi hampir satu jam dengan Ketua PN Kota Kediri, panitera muda, dan humas pengadilan, Supriyo menyatakan warga semakin mantap melanjutkan gugatan. Ia menyebutkan hanya tersisa dua berkas yang perlu dilengkapi sebelum perkara diregister.
“Setelah mendapat penjelasan, kami semakin yakin. Gugatan tetap jalan, tinggal melengkapi berkas dan nomor perkara segera keluar,” katanya.
Baca juga : Sebanyak 18 Unit SPPG di Kota Kediri Masih Pakai Air Tanah, Bukan Air PDAM, Ini Infonya
Dalam gugatan tersebut, warga mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak rencana pembangunan TPA 4 yang dinilai akan menghilangkan ruang hijau dan memperburuk pencemaran udara.
Kedua, menuntut kompensasi sesuai regulasi perundang-undangan yang dihitung per jiwa dan disepakati bersama warga. Ketiga, menolak penggantian kompensasi dalam bentuk bantuan sosial.
“Kami bukan penerima bansos. Ini soal hak warga yang terampas puluhan tahun,” tegas Supriyo.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Kediri yang dinilai tidak konsisten dalam merealisasikan janji. Menurutnya, berbagai dialog yang dilakukan tidak pernah berujung pada solusi konkret.
Baca juga : Nikah Massal Kediri Ngunduh Mantu Hadirkan Pasangan Usia Paling Muda 19 Tahun hingga Tertua 71 Tahun
“Kami merasa dibohongi. Kampung Pojok sudah ada jauh sebelum TPA berdiri, bahkan sebelum Kota Kediri terbentuk,” ujarnya.***
Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin
