Malang, LINGKARWILIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penanganan kemacetan, keberlanjutan sektor pertanian, serta penguatan mitigasi bencana.
Ketua DPRD Kota Batu, M. Didik Subiyanto, menyatakan bahwa anggaran daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,016 triliun tidak boleh terserap hanya untuk belanja rutin. Menurutnya, setiap rupiah harus mampu memberi solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga di tingkat bawah.
Ia mengungkapkan, salah satu aspirasi dominan masyarakat adalah penanganan kepadatan lalu lintas, terutama saat lonjakan wisatawan. Karena itu, DPRD mendorong optimalisasi anggaran untuk pelebaran jalan penghubung antarwilayah serta perawatan jalur alternatif guna mengurai kemacetan.
Di sektor pertanian, DPRD menaruh perhatian besar pada implementasi visi pembangunan “Mbatu Sae”. Didik menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan tepat sasaran, dukungan teknologi pertanian modern seperti smart farming, serta peningkatan kualitas jaringan irigasi, khususnya di kawasan produktif seperti Kecamatan Bumiaji.
Baca juga : Kasus PMK Kembali Muncul di Kediri, DKPP Catat 49 Sapi Terjangkit dan Satu Mati
Tak kalah penting, aspek kebencanaan juga menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2026. Penguatan dinding plengsengan di daerah rawan longsor serta normalisasi sistem drainase dirancang sebagai langkah antisipatif menghadapi risiko banjir saat musim hujan.
“Kami tidak ingin masih ada keluhan jalan rusak atau petani kekurangan air, padahal anggaran tersedia. APBD adalah milik rakyat dan harus kembali ke rakyat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup,” tegas Didik.
Selain infrastruktur dan pertanian, DPRD juga memastikan program penurunan stunting serta pembiayaan layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) tetap menjadi prioritas. DPRD meminta Dinas Kesehatan aktif memastikan seluruh warga, terutama masyarakat kurang mampu, mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan di RSUD maupun puskesmas.
Baca Juga : Persik Kediri Evaluasi Skuad, Tiga Pemain Berpotensi Dilepas, Rekrutan Baru Segera Diumumkan
Didik juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius dan bertanggung jawab dalam merealisasikan program. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.
“Sebagai kota tujuan wisata nasional, tantangan Batu ke depan semakin kompleks. Infrastruktur harus memadai, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakatnya harus berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyelaraskan Standar Harga Satuan (SHS) agar penyusunan anggaran lebih realistis, efisien, dan akuntabel. Langkah ini ditempuh untuk mencegah pemborosan pada pos anggaran yang tidak mendesak.
“Setiap kebijakan anggaran adalah tanggung jawab moral. Kami ingin APBD 2026 menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik,” kata Didik menambahkan.
Saat ini, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk tahap evaluasi. DPRD berharap seluruh OPD dapat mengeksekusi program secara inovatif dan profesional demi pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Batu.***
Reporter: Arief Juli Prabowo
Editor : Hadiyin
