Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu, dipastikan menerima gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembayaran tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyampaikan bahwa alokasi gaji ke-14 telah dianggarkan melalui APBD 2026.
Total dana yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-14 mencapai Rp54,5 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 15.659 ASN yang terdiri dari 7.144 PNS, 3.113 PPPK, serta 5.400 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Baca juga : Pemkot Kediri Salurkan PKH Plus Tahap I 2026, Sebanyak 485 Lansia Terima Bantuan
“Totalnya Rp54,5 miliar, dengan rincian PNS sebanyak 7.144 orang, PPPK 3.113 orang, dan PPPK Paruh Waktu 5.400 orang,” ujar Dwi Hari Subagyo, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, nominal THR yang diterima masing-masing ASN berbeda karena disesuaikan dengan gaji pokok yang diterima. Besaran gaji ke-14 tersebut setara satu kali gaji pokok.
Sebagai ilustrasi, PPPK Paruh Waktu yang menerima gaji pokok mulai dari Rp350 ribu hingga Rp1 juta, akan memperoleh gaji ke-14 dengan nominal yang sama seperti gaji bulanannya.
Selain gaji ke-14, ASN Tulungagung juga akan menerima Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dijadwalkan cair bersamaan pada Maret 2026. Untuk pembayaran tukin, Pemkab telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11 miliar di luar anggaran THR.
“THR diberikan sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, ASN juga akan menerima tukin yang dicairkan pada periode yang sama,” jelasnya.
Baca juga : Satu Takjil Terindikasi Pewarna Berbahaya, Wali Kota Kediri Pimpin Sidak Mamin, 56 Sampel Diuji
Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-14 dan tukin mencapai sekitar Rp65,5 miliar. Seluruh hak tersebut ditargetkan cair sebelum cuti bersama Hari Raya Idulfitri 2026.
Namun, Dwi Hari menambahkan, PPPK Paruh Waktu guru tidak termasuk dalam skema pembayaran THR dari APBD Tulungagung. Mereka akan menerima THR yang bersumber dari APBN pemerintah pusat.
Ia mengakui, pencairan THR dari APBN bagi PPPK Paruh Waktu guru kerap mengalami keterlambatan. Pada 2025 lalu, misalnya, pembayaran baru terealisasi pada Desember dengan total anggaran mencapai Rp40 miliar.
“Untuk PPPK Paruh Waktu guru, THR bersumber dari APBN. Pengalaman sebelumnya memang pencairannya sempat terlambat,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
