Madiun, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tahap I tahun 2026, Jumat (27/2/2026).
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, memaparkan bahwa salah satu Raperda yang diusulkan berkaitan dengan Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Pendidik. Menurutnya, regulasi tersebut dinilai mendesak sebagai langkah preventif atas berbagai persoalan yang berpotensi melibatkan guru maupun tenaga kependidikan.
“Raperda ini dilatarbelakangi sejumlah kasus di berbagai daerah yang menyeret tenaga pendidik. Di Kota Madiun sendiri belum ada perda khusus yang mengatur perlindungan tersebut,” ujarnya usai rapat.
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, tenaga pendidik memerlukan jaminan perlindungan hukum serta kepastian aturan dalam menjalankan tugas.
Baca juga : OPM Disperdagin Kota Kediri Disambut Antusias, Parkir Kendaraan Meluas hingga Tepi Jalan
Selain itu, isu perundungan (bullying) dan berbagai persoalan lain di lingkungan sekolah turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan draf regulasi tersebut.
“Harapannya, perda ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi tenaga pendidik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Raperda kedua yang diusulkan berkaitan dengan pengaturan Bantuan Politik (Banpol). Armaya menjelaskan bahwa meski ketentuan mengenai Banpol telah diatur, penguatan regulasi tetap diperlukan guna memastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan.
“Penguatan ini untuk meminimalkan potensi praktik politik uang dalam setiap agenda politik, terutama saat pemilu,” jelasnya.
Dengan adanya regulasi yang lebih tegas, DPRD berharap proses politik di Kota Madiun dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Baca juga : Sebanyak 220 Tukang Becak Nganjuk Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden
Selain itu, DPRD juga mengajukan Raperda tentang penguatan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penegasan kewenangan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aparat penegak hukum maupun instansi lainnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Madiun menghargai inisiatif DPRD dalam mengusulkan ketiga Raperda tersebut.
“Selanjutnya kami akan membentuk tim untuk membahas usulan ini. Karena merupakan inisiatif DPRD dan sudah melalui kajian, tentu kami menghormati proses yang ada,” ungkapnya.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
