Kediri, LINGKARWILIS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih pilar sosial Jawa Timur tahun 2026 di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras (RSBL), Desa Butuh, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Minggu (1/3) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Khofifah didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa. Sejumlah bantuan yang disalurkan meliputi asistensi sosial penyandang disabilitas, bansos lansia (PKH Plus), bantuan kewirausahaan, bantuan kemiskinan ekstrem, operasional pendamping PKH, tali asih bagi TKSK dan Tagana, program pemberdayaan BUMDes, Desa Berdaya, hingga bantuan keuangan desa.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran penanganan ODGJ sebesar Rp22 miliar. Sementara bansos yang dikelola Dinas Sosial se-Jawa Timur tercatat sebesar Rp160.945.500. Untuk bantuan keuangan desa se-Jawa Timur mencapai Rp285.437.488.
Baca juga : Bus Satria Mengaspal, Kafe Jadi Ruang Baca, Literasi Kota Kediri Naik Kelas
Khusus Kabupaten Kediri, nilai bansos yang disalurkan sebesar Rp5.577.400.000. Selain itu, terdapat dukungan dari BUMD berupa jaket produktif bagi 50 penerima senilai sekitar Rp500 ribu per orang. Dari Dinas PMD dialokasikan Rp628.000.000, serta bantuan khusus bagi empat desa sebesar Rp8.831.470.000. Total bantuan khusus untuk Kabupaten Kediri mencapai Rp15.061.879.000.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta agar desa-desa penerima bantuan dapat memanfaatkan dana sesuai peruntukan. Ia menegaskan bansos merupakan bantalan sosial sekaligus bantalan ekonomi bagi masyarakat.
“Program pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi perhatian bersama agar bisa menuju zero kemiskinan. Pemberdayaan UMKM harus terus diperkuat agar ekonomi desa semakin maju,” ujarnya.
Baca juga : Satlantas Polres Kediri Kota Antisipasi Bus “Ngeblong” di Dua Simpang Strategis
Khofifah juga mengapresiasi jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Tagana yang terlibat dalam penanganan kebencanaan di Aceh Tamiang.
Sementara itu, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa menyampaikan apresiasi atas perhatian Gubernur Jatim terhadap masyarakat Kabupaten Kediri. Menurutnya, setiap kunjungan gubernur selalu membawa semangat dan motivasi bagi pemerintah daerah.
Ia juga melaporkan terkait persoalan kepesertaan PBIJK yang tidak aktif. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial telah membuka layanan reaktivasi agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
“Dari total 47.639 jiwa peserta PBIJK Kabupaten Kediri yang ternonaktifkan karena masuk desil 6, hingga Februari 2026 sudah 2.253 jiwa kembali teraktivasi, baik melalui pemerintah pusat maupun layanan reaktivasi daerah,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memperbarui dan mengawal data tersebut agar bantuan dan jaminan sosial benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.***
Reporter :
