Tulungagung, LINGKARWILIS.COM — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 2026 di Kabupaten Tulungagung menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur. Kritik masyarakat terhadap kualitas penyaluran program tersebut mendorong evaluasi, terutama terkait kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kelengkapan izin dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Mulai dari kualitas menu yang dinilai kurang layak hingga adanya dapur SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menegaskan, Badan Gizi Nasional (BGN) harus bersikap tegas terhadap SPPG yang tidak mematuhi SOP. Bahkan, penghentian sementara operasional dapur yang belum memiliki SLHS dinilai sebagai langkah wajar dalam upaya perbaikan layanan.
Baca juga : Sebanyak 58.698 Wisatawan Kunjungi Kediri Selama Libur Lebaran
“SPPG yang belum memiliki SLHS tidak seharusnya beroperasi. Penghentian sementara merupakan konsekuensi untuk meningkatkan kualitas layanan program MBG,” ujar Jairi, Sabtu (28/3/2026).
Selain penegakan aturan, ia juga mendorong Koordinator Wilayah BGN untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur SPPG. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang diterima masyarakat.
Jairi optimistis, jika seluruh tahapan program dijalankan sesuai SOP—mulai dari operasional dapur hingga proses pengolahan makanan—maka MBG akan memberikan manfaat optimal sekaligus meminimalkan risiko seperti keracunan makanan.
“Program ini tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Semua harus sesuai SOP agar masyarakat memperoleh makanan yang sehat dan layak,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas kualitas penyaluran MBG selama Ramadan, mengingat program tersebut dibiayai dari anggaran publik. Oleh karena itu, masyarakat dinilai berhak memberikan penilaian maupun laporan terhadap kinerja SPPG.
Baca juga : Sebanyak 58.698 Wisatawan Kunjungi Kediri Selama Libur Lebaran
Di sisi lain, Jairi mengapresiasi langkah sejumlah SPPG yang telah mencantumkan informasi harga dan kandungan gizi pada setiap menu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pemenuhan gizi.
“Setidaknya ada empat aspek yang harus dipenuhi, yaitu kelayakan gizi, ketepatan waktu, tampilan, dan kelayakan konsumsi. Transparansi informasi gizi menjadi nilai tambah yang patut diapresiasi,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
