TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Petugas kesehatan di Kabupaten Tulungagung masih mendapati adanya sejumlah warga yang menolak program vaksinasi pemerintah dengan berbagai alasan. Pada 2025 lalu, bahkan ditemukan kasus campak pada anak dari keluarga yang tidak mengikuti vaksinasi, sehingga dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi respons wabah di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tulungagung, dr. Aris Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat masyarakat yang menolak berbagai jenis vaksin, termasuk imunisasi dasar bagi balita. Kondisi ini berdampak pada masih adanya anak usia di bawah lima tahun yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap.
Ia menambahkan, pada tahun lalu pihaknya menemukan kasus campak di salah satu wilayah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ORI. Dalam program tersebut, seluruh anak di wilayah terdampak wajib menerima vaksin campak, tanpa mempertimbangkan riwayat imunisasi sebelumnya.
Baca juga : Arus Balik Tulungagung–Kediri Masih Padat, Polisi Lakukan Pengaturan di Ngadiluwih
“Secara pasti kami tidak memiliki angka jumlah penolakan, namun faktanya masih ada. Tahun lalu kami juga melaksanakan ORI sebagai langkah pencegahan meluasnya kasus campak,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Aris menjelaskan, pelaksanaan ORI dilakukan di Desa Pucung Lor, Kecamatan Ngantru. Awalnya, sasaran vaksinasi sebanyak 937 anak, namun dalam pelaksanaannya meningkat menjadi 1.091 penerima, dengan rentang usia 18 bulan hingga kurang dari 16 tahun.
Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan adanya keluarga yang selama ini menolak vaksinasi, sehingga anak-anak mereka tidak memiliki riwayat imunisasi. Penolakan ini, menurutnya, tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga ditemukan di kawasan perkotaan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Tulungagung.
“Penolakan vaksin ini sifatnya sporadis dan tidak hanya terjadi di desa, di kota juga ada,” jelasnya.
Terkait alasan penolakan, Aris menyebut mayoritas dipengaruhi oleh perbedaan pandangan atau keyakinan, seperti anggapan bahwa vaksin tidak halal atau justru dapat menyebabkan penyakit. Meski demikian, sebagian warga akhirnya bersedia divaksin setelah mengalami atau terdampak penyakit seperti campak.
Baca juga : Bandara Dhoho Kediri Tutup Posko Lebaran 2026, Trafik Penumpang Tumbuh Signifikan
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan terus melakukan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga melibatkan tokoh masyarakat maupun lembaga yang memiliki pengaruh di lingkungan guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap program vaksinasi.
“Melalui peran tokoh masyarakat, diharapkan informasi terkait vaksin dapat diterima dengan lebih baik,” katanya.
Aris menegaskan, tujuan utama vaksinasi adalah membentuk kekebalan tubuh terhadap virus tertentu, sehingga tubuh mampu merespons infeksi dengan lebih baik. Ia juga mengingatkan bahwa vaksin bukan jaminan seseorang tidak akan sakit, melainkan membantu mencegah kondisi yang lebih parah serta mempercepat proses pemulihan.
“Vaksin bukan membuat seseorang kebal sepenuhnya, tetapi memberikan perlindungan agar tidak mengalami gejala berat dan bisa pulih lebih cepat,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
