Kediri, LINGKARWILIS.COM – Komisi B DPRD Kota Kediri menyoroti pemanfaatan anggaran bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Kediri yang digelar di Gedung DPRD. Total anggaran untuk sektor IKM tahun ini mencapai Rp 13 miliar, dengan sekitar Rp 5,371 miliar berasal dari DBHCHT.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Arief Junaidi, menegaskan bahwa serapan anggaran pada tahun sebelumnya masih belum maksimal. Ia meminta agar pada tahun ini pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak kembali menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
“Penggunaan anggaran DBHCHT harus dimaksimalkan. Tahun lalu serapannya rendah, padahal regulasi sudah jelas. Tahun ini tidak ada alasan untuk tidak segera direalisasikan,” ujarnya, Jumat (17/4).
Baca Juga : Kecelakaan Maut di Depan Lapas Kediri, Tiga Kendaraan Terlibat
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan dana DBHCHT telah diatur untuk mendukung bantuan modal serta pelatihan bagi pelaku usaha. Karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melakukan pemetaan data penerima agar program berjalan tepat sasaran.
“Pendataan harus dipercepat. Harus jelas mana yang membutuhkan bantuan modal dan mana yang perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan,” imbuhnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, menyampaikan bahwa forum RDP menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pengawasan program.
Ia juga mengungkapkan adanya perubahan kriteria penerima bantuan berdasarkan regulasi terbaru. Jika sebelumnya mencakup desil 1 hingga 5, kini hanya difokuskan pada desil 1 hingga 4 sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian Sosial.
“Perubahan ini berdampak pada penentuan sasaran penerima bantuan. Program difokuskan untuk masyarakat miskin agar benar-benar membantu pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Baca juga : Dinkes Kabupaten Kediri Imbau Warga Waspada Cuaca Panas Ekstrem
Pada tahun anggaran sebelumnya, alokasi bantuan modal tercatat sebesar Rp 1,571 miliar, sedangkan pelatihan IKM mencapai Rp 3,8 miliar. Pendaftaran pelatihan dilakukan secara daring melalui platform resmi Disperdagin.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus mendorong pembinaan IKM melalui berbagai program, mulai dari kemitraan usaha, bantuan peralatan, hingga fasilitasi akses pasar dan ekspor.
“Harapannya, pelaku usaha kecil dapat berkembang dan mandiri, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Endang.***
Reporter : Eli Burhan
Editor : Hadiyin
