Lamongan, LINGKARWILIS.COM β Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Lamongan, Jumat (12/6/2026), dipimpin Ketua DPRD Mukhammad Freddy Wahyudi dan dihadiri unsur Forkopimda serta anggota legislatif.
Dalam rapat tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes memaparkan laporan keuangan daerah sekaligus capaian kinerja pemerintah selama tahun anggaran 2025. Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban APBD menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pak Yes menyampaikan, Kabupaten Lamongan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Selain itu, pemerintah daerah juga meraih Predikat A atau Sangat Baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.
Baca juga :Β Harga Kedelai Impor Naik, Produsen Tahu Kuning Kediri Tetap Pertahankan Harga Jual
“Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah dilakukan secara transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Pak Yes.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2025 menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pendapatan daerah berhasil terealisasi sebesar Rp3,21 triliun atau mencapai 99,35 persen dari target Rp3,23 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penopang utama dengan nilai mencapai Rp680,8 miliar. Angka tersebut meningkat 21,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan.
Untuk sektor belanja dan transfer daerah, realisasinya mencapai Rp3,17 triliun. Menariknya, laporan keuangan tahun 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp41 miliar, berbanding terbalik dengan proyeksi awal yang memperkirakan defisit sekitar Rp85 miliar.
Kondisi keuangan daerah yang sehat juga terlihat dari peningkatan nilai aset pemerintah daerah. Total aset Kabupaten Lamongan bertambah Rp225,8 miliar dibandingkan tahun 2024, sejalan dengan kenaikan ekuitas daerah yang mencapai Rp271 miliar.
Baca juga :Β Warga Tak Perlu Panic Buying, Stok Beras Bulog Kediri 98.806 Ton Cukup hingga 14 Bulan
Di sisi lain, kewajiban atau utang daerah mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien.
“Dapat kami tegaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan menunjukkan arah penguatan kondisi fiskal daerah yang positif,” kata Pak Yes.
Ia menambahkan, peningkatan PAD, optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta berkurangnya kewajiban daerah menjadi indikator penting membaiknya pengelolaan keuangan Kabupaten Lamongan.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, serta fasilitas penunjang lainnya.
“Kami akan terus memprioritaskan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
