Tulungagung, LINGKARWILIS.COM β Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung mencatat progres pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 telah mencapai sekitar 45 persen. Pendataan yang dimulai sejak awal pelaksanaan sensus tersebut dinilai masih berjalan sesuai target dan diproyeksikan rampung pada 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Tulungagung, Dyah Sari Prihantari, mengatakan Sensus Ekonomi tahun ini menyasar sekitar 506 ribu kepala keluarga, termasuk pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Tulungagung.
“Saat ini pelaksanaan Sensus Ekonomi di Tulungagung masih on the track. Proyeksi kita bisa mencapai target pada akhir Agustus nanti,” ujar Dyah, Sabtu (18/7/2026).
Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun, sektor industri masih menjadi penopang utama struktur perekonomian Kabupaten Tulungagung. Menurut Dyah, kondisi tersebut sejalan dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga :Β Kapolsek Kediri Kota Jadi Dalang Wayang Cangkrukan, Ajak Warga Jaga Kamtibmas Lewat Seni Budaya
Ia menjelaskan, sektor industri yang dimaksud tidak hanya mencakup industri berskala besar, tetapi juga berbagai usaha kecil seperti industri pengolahan makanan, usaha kuliner, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain sektor industri, aktivitas ekonomi masyarakat Tulungagung juga masih banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan pertanian.
“Kalau melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan pertanian. Namun hanya berbeda pada proporsinya,” jelasnya.
Meski pelaksanaan sensus berjalan sesuai rencana, petugas di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah masih adanya masyarakat yang merasa khawatir data pribadinya akan disalahgunakan sehingga enggan memberikan informasi kepada petugas.
Baca juga :Β Bakar Sampah Tanpa Pengawasan, Kebun Dua Hektare di Tarokan Kediri Terbakar
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS Tulungagung menggandeng pemerintah desa agar proses pendataan lebih mudah diterima masyarakat. Kehadiran perangkat desa dinilai mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap petugas sensus yang telah dibekali identitas resmi.
“Meskipun ada kendala, kami menilai masih kondusif. Ada warga yang mau didata kalau ada perangkat desa. Meskipun petugas sensus telah menggunakan atribut resmi, dukungan dari pemerintah desa sangat membantu pelaksanaan pendataan,” pungkas Dyah.
BPS berharap partisipasi aktif masyarakat terus meningkat sehingga seluruh target pendataan dapat tercapai tepat waktu. Data hasil Sensus Ekonomi nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
