Jombang, LINGKARWILIS.COM – Jejak sejarah kelahiran Ir. Soekarno kembali ditelusuri. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) mendatangi Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Rabu (9/9/2026) siang, untuk menelusuri rumah yang disebut-sebut sebagai tempat lahir sang proklamator.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah masih adanya dua versi mengenai lokasi kelahiran Bung Karno, yakni Surabaya dan Ploso. Tim ingin menggali bukti sejarah sekaligus mendorong adanya kejelasan mengenai lokasi kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia tersebut.
Dalam kunjungan itu, TACBN datang bersama Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, TACB Jombang, sejarawan, budayawan, serta sesepuh Ploso. Hadir pula perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur dan Pembina Situs Persada Soekarno Kediri.
Rombongan mengunjungi Sekretariat Titik Nol Soekarno dan rumah yang disebut sebagai tempat kelahiran Bung Karno yang lokasinya tidak jauh dari sekretariat tersebut. Dalam kesempatan itu, tim penelusur sejarah dan TACB Jombang memaparkan sejumlah bukti yang mendukung keterangan bahwa Bung Karno lahir di Ploso pada 6 Juni 1902.
Baca juga : PG Pesantren Baru Ikut Pasar Murah, Bantu Tekan Harga Gula di Kediri
Ketua TACBN Surya Helmi mengatakan, informasi mengenai keberadaan rumah kelahiran Bung Karno di Ploso telah diterimanya sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan karena berkaitan dengan sejarah pendiri bangsa.
“Beberapa waktu lalu, TACBN menetapkan Titik Nol Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56. Saya juga berpikir, titik nol dari orang yang memproklamirkan itu di mana. Sampai saat ini ada dua pendapat, Surabaya dan Ploso. Ini harus segera dicari kejelasan dan kesepakatan nasional,” ujar Surya Helmi.
Ia menilai diperlukan forum yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas persoalan tersebut hingga menghasilkan kesepakatan di tingkat nasional. Dengan demikian, tidak lagi muncul kebingungan di tengah masyarakat mengenai lokasi kelahiran Bung Karno.
“Harus segera dicari bagaimana mencari kesepakatan nasional ini. Sehingga masyarakat tidak bingung,” tegasnya.
Baca juga : Kurangi Beban TPA Sekoto, DLH Kediri Gencarkan Pemilahan Sampah dari Sumbernya
Surya Helmi juga menjelaskan konsekuensi apabila nantinya Ploso ditetapkan sebagai lokasi kelahiran Bung Karno sekaligus menjadi cagar budaya. Menurutnya, harus ada penyesuaian terhadap status cagar budaya yang selama ini dikaitkan dengan lokasi di Surabaya.
“Jadi tidak ada dualisme kelahiran. Dan setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, baru diusulkan jadi peringkat nasional,” tandasnya.
Ia mengaku serius mendorong penyelesaian persoalan tersebut karena menyangkut sejarah pendiri bangsa Indonesia.
“Kalau pendiri bangsa tidak tahu kelahirannya, bagaimana yang lain-lain,” imbuhnya.
Surya Helmi berharap persoalan tersebut telah diketahui Menteri Kebudayaan RI. Ia juga berencana kembali mengingatkan Menteri Kebudayaan apabila memiliki kesempatan untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung.
“Kalau saya ada kesempatan, nanti saya akan mengingatkan Pak Menteri lagi. Mudah-mudahan ada solusinya,” paparnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah segera melengkapi struktur TACB agar dapat bekerja secara optimal apabila sewaktu-waktu dibutuhkan penyusunan naskah atau kajian terkait penetapan cagar budaya.
Menurutnya, naskah tersebut harus disiapkan oleh TACB yang memiliki kapasitas dan memenuhi ketentuan legalitas hukum.
“Dan mudah-mudahan Pak Bupati juga punya niat untuk daerahnya. Kalau sejarah tidak usah sungkan-sungkan,” pungkasnya.***
Reporter: Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
