Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya jumlah penerima manfaat, bahkan ribuan warga terpaksa dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Tulungagung, Fahmi Alif Aldianto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 lalu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran BLT DBHCHT dengan nilai yang cukup besar, yakni mencapai Rp10,7 miliar.
Namun, pada tahun 2026, anggaran tersebut merosot tajam dan hanya tersisa sekitar Rp2 miliar. Artinya, terjadi pengurangan anggaran sebesar lebih dari Rp8,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada 2025, total anggaran BLT DBHCHT sebesar Rp10.752.400.000. Sementara pada 2026 ini hanya Rp2.000.000.000. Jadi terjadi penurunan sekitar Rp8.752.400.000,” ujar Fahmi, Senin (26/1/2026).
Baca juga : ODGJ di Tulungagung Nyaris Curi Motor, Perkara Diselesaikan Lewat Restorative Justice
Fahmi menjelaskan, selama ini BLT DBHCHT diperuntukkan bagi buruh pabrik rokok dan petani tembakau di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dengan berkurangnya alokasi anggaran tahun ini, konsekuensinya tidak hanya pada jumlah penerima, tetapi juga pada durasi penyaluran bantuan.
Pada tahun 2025, dengan total anggaran sekitar Rp10 miliar, jumlah penerima BLT DBHCHT tercatat sebanyak 9.752 orang. Namun, pada tahun 2026, Dinsos Tulungagung hanya mampu menyalurkan bantuan tersebut kepada sekitar 5.000 penerima manfaat.
“Tahun lalu penerimanya mencapai 9.752 orang. Tahun ini jumlahnya turun drastis menjadi sekitar 5.000 penerima manfaat,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, sekitar 4.752 calon penerima BLT DBHCHT yang sebelumnya memperoleh bantuan harus dicoret dari daftar penerima pada tahun ini. Fahmi menambahkan, pada 2026 penyaluran BLT DBHCHT akan diprioritaskan bagi buruh pabrik rokok yang jumlahnya cukup besar di Tulungagung.
Secara rinci, dari total 5.000 penerima BLT DBHCHT tahun 2026, sebanyak 4.000 orang merupakan buruh pabrik rokok, sedangkan sisanya 1.000 orang berasal dari kalangan petani tembakau. Adapun mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan selama dua bulan dengan nominal Rp200 ribu per bulan untuk setiap penerima.
Baca juga : Panpel Persik Kediri Matangkan Persiapan Jelang Laga Home Kontra Bali United
“Tahun ini fokus penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok, mengingat jumlahnya sekitar 4.000 orang. Sisanya baru dialokasikan untuk petani tembakau,” pungkas Fahmi.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
