NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk bersama pemerintah daerah setempat terus mengukuhkan komitmen pembangunan jangka menengah melalui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (20/5).
Kedua regulasi yang dibahas adalah Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta revisi Peraturan Daerah tentang Desa.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa penyusunan RPJMD ini tak sekadar bersifat administratif. Dokumen ini dirancang menjadi panduan konkret pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, hasil kolaborasi dengan Bappeda dan para tenaga ahli.
“RPJMD ini harus menjadi panduan nyata untuk pembangunan lima tahun ke depan, bukan hanya sekadar dokumen formal,” ujar Kang Marhaen, sapaan akrab Bupati.
Baca juga : SK CPNS dan PPPK Kabupaten Kediri Siap Diserahkan, Total 768 Formasi Lolos
Dalam tahap awal pelaksanaan, fokus diarahkan pada tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga bidang ini dipandang strategis dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis penguatan kapasitas masyarakat. Bahkan, program prioritas ini akan mulai digerakkan sejak 100 hari pertama masa kerja pemerintahan baru.
Di sisi lain, pembaruan Perda tentang Desa juga mendapat perhatian serius. Sebanyak 17 pasal mengalami perubahan, ditambah tujuh pasal baru, dan dua pasal penjelas yang diperjelas redaksinya. Revisi ini bertujuan menyelaraskan kebijakan desa dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
“Desa adalah fondasi pembangunan daerah, sehingga peraturan yang mengatur harus fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman,” imbuh Kang Marhaen.
Baca juga : Polsek Kediri Kota Ringkus Pelaku Curanmor, Satu Buron Masih Diburu
Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan Raperda dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menindaklanjuti pembahasan hingga menjadi Peraturan Daerah, termasuk penyusunan Renstra dan Peraturan Bupati (Perbup).
“Naskah yang sudah diperbarui telah kami terima kembali, dan proses berikutnya akan segera dijalankan oleh Pansus sampai tahap akhir,” jelas Tatit.
Pembahasan dua Raperda strategis ini menandai keseriusan Pemkab dan DPRD Nganjuk dalam menyusun fondasi pembangunan yang terarah, responsif, dan terintegrasi.***
Reporter : Agus Sulistyo
Editor : Hadiyin
