Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Proses pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tulungagung telah resmi ditutup. Meski demikian, tidak seluruh desa berhasil mencairkan dana tersebut secara maksimal. Tercatat, sebanyak 16 desa gagal menerima Dana Desa hingga 100 persen.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain, menyampaikan bahwa secara teknis tahapan pencairan Dana Desa telah rampung. Dari total 257 desa di Tulungagung, sebanyak 241 desa telah menuntaskan pencairan Dana Desa tahap pertama dan kedua secara penuh.
“Artinya masih ada 16 desa yang belum bisa mencairkan Dana Desa tahap dua secara utuh. Karena tahapan pencairan sudah ditutup, maka sisa dana tersebut tidak bisa lagi dicairkan,” ujar Reza, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, kendala utama yang menyebabkan belasan desa tersebut gagal mencairkan Dana Desa tahap kedua adalah keterlambatan pengajuan yang melewati batas waktu (deadline). Selain itu, sejumlah persyaratan administrasi juga belum dapat dipenuhi secara lengkap.
Baca juga : Banjir Rendam Permukiman Warga Dlopo Kediri, Air Masuk Hingga Dalam Rumah
Akibatnya, desa-desa tersebut hanya menerima pencairan Dana Desa tahap pertama secara penuh, sementara tahap kedua tidak bisa dicairkan sepenuhnya. Meski demikian, besaran dana yang tidak cair bervariasi, ada yang terpotong sekitar 10 persen, 20 persen, hingga 30 persen.
“Tidak ada desa yang sama sekali tidak menerima Dana Desa tahap dua. Mereka tetap bisa mencairkan, namun tidak sampai 100 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut Reza menambahkan, Dana Desa yang masih bisa dicairkan oleh 16 desa tersebut hanya difokuskan untuk mendukung program-program prioritas. Di antaranya untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, kegiatan posyandu, serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi lansia dan warga kurang mampu. Sementara program nonprioritas terpaksa tidak dapat dijalankan.
Reza juga mengungkapkan bahwa sebagian desa mengalami hambatan pencairan karena kepala desa masih tersangkut persoalan hukum dan belum berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, faktor tersebut bukan menjadi penyebab utama.
Baca juga : Razia Balap Liar di Karangrejo Tulungagung, Polisi Sita Lima Sepeda Motor
“Memang ada beberapa desa yang kepala desanya masih berproses hukum. Tetapi secara umum, hambatan pencairan Dana Desa lebih disebabkan oleh persoalan administrasi yang tidak berjalan optimal,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
