Pasuruan, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, alokasi TKD yang sebelumnya mencapai Rp 2,7 triliun kini berkurang menjadi Rp 2,147 triliun, atau turun sekitar Rp 594 miliar.
Pemangkasan dana tersebut berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi dan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menjelaskan, pihaknya telah mengirimkan nota keberatan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sebagai bentuk tanggapan atas kebijakan tersebut.
“Kami sudah menyampaikan nota keberatan ke Kemenkeu. Sambil menunggu respons pusat, kami akan bersikap bijak dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat agar APBD tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Bupati, Minggu (26/10/2025).
Baca juga : DLH Kabupaten Kediri Percantik Kawasan SLG, Tambah RTH dan Jalur Pedestrian Baru
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,498 triliun, terdiri dari:
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 653 miliar,
-
Dana transfer pusat dan antar daerah senilai Rp 2,369 triliun,
-
Pendapatan lain-lain sekitar Rp 8,4 miliar.
Sementara total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,947 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp 449 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah setara.
Rincian alokasi belanja meliputi:
-
Belanja operasional sebesar Rp 2,7 triliun, termasuk belanja pegawai Rp 1,674 triliun dan belanja barang/jasa Rp 946 miliar.
-
Belanja modal sebesar Rp 478 miliar.
-
Belanja tidak terduga sebesar Rp 30 miliar.
-
Belanja transfer mencapai Rp 726 miliar.
Mas Bupati menambahkan, mulai tahun depan Pemkab Pasuruan juga harus menanggung belanja gaji PPPK sebesar Rp 230 miliar untuk 3.661 pegawai, seiring berakhirnya dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant PPPK dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp 10 miliar bagi 620 tenaga PPPK paruh waktu.
“Kita tetap optimis. Meski ada tekanan fiskal, efisiensi dan pengelolaan yang tepat akan menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan,” pungkasnya.***
Reporter: Robert Ardian
Editor : Hadiyin
