Blitar, LINGKARWILIS.COM – Jajaran Imigrasi se-Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan melalui program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA).
Penguatan program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pengawasan sekaligus membangun sistem deteksi dini terhadap potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia.
Kegiatan penguatan DBI dan PIMPASA berlangsung di kawasan Wisata Edukasi Kampoeng Coklat, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Sabtu (26/9/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, mengatakan pengawasan keimigrasian tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Imigrasi. Keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dinilai penting untuk mengetahui berbagai potensi persoalan sejak dini.
Baca juga : Kapolres Kediri Hadiri Pemakaman Korban KM Virgo Transport 8 di Puncu
“Pengawasan keimigrasian tidak bisa hanya dilakukan dari kantor. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat agar berbagai potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Novianto.
Menurutnya, keberadaan DBI dan PIMPASA diharapkan mampu mendekatkan fungsi pengawasan keimigrasian dengan masyarakat. Dengan demikian, berbagai informasi terkait persoalan keimigrasian di tingkat desa dapat lebih cepat dihimpun dan diteruskan kepada jajaran yang berwenang.
Senada, Kepala Kantor Imigrasi Blitar Aditya Nursanto menegaskan pentingnya kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Imigrasi di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan, tetapi juga bagaimana institusi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung.
“Imigrasi untuk rakyat ini bukan hanya dalam konteks pelayanan keimigrasian, tetapi bagaimana kami bisa hadir dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” ujar Aditya.
Baca juga : Bupati Kediri Titip Pesan kepada Santri, Warisi Semangat Resolusi Jihad
Ia menjelaskan, pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi maupun potensi persoalan keimigrasian di wilayahnya.
“Dengan adanya DBI dan PIMPASA, kami ingin membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga ketika ada potensi permasalahan keimigrasian, informasi tersebut bisa lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.
Penguatan program tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan DBI serta peran PIMPASA di lapangan.
Evaluasi dilakukan dengan melihat sejumlah aspek, mulai dari capaian program, kendala dalam pelaksanaan, hingga potensi persoalan yang ditemukan di wilayah binaan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk menentukan langkah perbaikan dan tindak lanjut.
Melalui DBI, Imigrasi tidak ingin program tersebut hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai keimigrasian. Program ini juga diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara jajaran Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat.
Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung deteksi dini terhadap berbagai persoalan keimigrasian. Informasi dari lingkungan desa diharapkan dapat membantu mencegah persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih besar, termasuk potensi TPPO dan penyelundupan manusia.
Sementara itu, PIMPASA memiliki peran untuk menginventarisasi berbagai isu keimigrasian di wilayah DBI. Petugas juga bertugas mengidentifikasi potensi risiko sekaligus menjadi penghubung informasi antara masyarakat dengan jajaran Imigrasi.
Dengan penguatan DBI dan PIMPASA, pengawasan keimigrasian diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu merespons berbagai potensi permasalahan sejak dari tingkat desa.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
