SERANG, LINGKARWILIS.COM – Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, berbagai organisasi media, serta serikat perusahaan pers menyepakati dan menandatangani sebuah deklarasi bersama yang memuat delapan poin penting.
Deklarasi tersebut diresmikan dalam Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” yang berlangsung di Kota Serang, Banten, pada Minggu (8/2/2026).
Pembacaan dan penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, didampingi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, bersama perwakilan organisasi media dan serikat perusahaan pers.
Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa pers nasional memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta merawat kebhinekaan. Pers juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik melalui informasi yang akurat dan kredibel, sekaligus menjalankan kontrol sosial melalui pengawasan, kritik, dan koreksi demi kepentingan masyarakat.
Namun, peran tersebut kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman terhadap kebebasan pers, ketidakpastian keberlanjutan ekonomi industri media, hingga perlindungan terhadap jurnalis.
Deklarasi ini juga menuntut agar perusahaan teknologi digital dan pengembang kecerdasan buatan (AI) memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pelatihan dan sumber data.
Delapan poin deklarasi HPN 2026
-
Menegaskan komitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
-
Memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan jurnalis, menolak kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, serta memastikan penegakan hukum yang adil terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap pers.
-
Mendorong pemerintah menyediakan dukungan infrastruktur digital, insentif fiskal bagi perusahaan pers, kebijakan “no tax for knowledge”, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers yang transparan dan bertanggung jawab (BEJO’s).
-
Mendesak pemerintah memastikan kepatuhan platform digital terhadap Perpres No. 32 Tahun 2024 serta mendorong perubahan regulasi tersebut menjadi undang-undang guna memperkuat kedaulatan digital dan kemandirian pers.
-
Meminta pemerintah dan DPR menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam revisi UU No. 28 Tahun 2014.
-
Mendesak platform digital dan AI memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan karya jurnalistik serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri dalam setiap output berbasis karya jurnalistik.
-
Mendorong pemerintah dan KPPU mencegah praktik monopoli oleh platform digital dalam ekosistem media.
-
Meminta percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan adaptif, serta mendorong moratorium sementara penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.***
Editor : Hadiyin
