LINGKARWILIS.COM β Sejumlah pemilik usaha hiburan malam, kafe, dan karaoke di Tulungagung mendatangi kantor DPRD Tulungagung pada Kamis (13/3/2025). Mereka memprotes Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 400.8/266/20.01.02/2025 tentang Panduan Pelaksanaan Ibadah Ramadan dan Idulfitri, yang dianggap mengancam kelangsungan usaha mereka.
Ketua Paguyuban Warung dan Hiburan Tulungagung (Pawahita), Suyono Pujianto, mengungkapkan ketidakpuasannya atas hasil pertemuan dengan Komisi B DPRD Tulungagung. Menurutnya, para pelaku usaha berharap mendapatkan solusi agar tetap bisa menjalankan bisnis kafe dan karaoke mereka selama Ramadan.
Ia menilai, kebijakan dalam SE Bupati tersebut justru memperburuk kondisi usaha mereka yang sudah terpuruk sejak pandemi COVID-19. Suyono menegaskan bahwa Ramadan merupakan momen yang sangat dinantikan oleh pelaku usaha kafe karaoke karena jumlah pengunjung biasanya meningkat.
“Sejak COVID-19, kami setiap tahunnya hanya mengharapkan momen Ramadan karena banyak masyarakat yang berkunjung. Sedangkan di hari-hari biasa, justru cenderung sepi,” ujarnya.
Misteri Kematian Lansia di Irigasi Sawah Tulungagung, Warga Curigai Tabrak Lari!
Namun, dengan adanya aturan dalam SE Bupati yang mengharuskan usaha kafe dan karaoke tutup selama Ramadan dan Idulfitri, para pemilik usaha merasa diperlakukan tidak adil. Meskipun warkop dan kafe masih diizinkan beroperasi, hal itu dinilai bukan solusi karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari layanan karaoke.
“Omzet karaokenya lebih besar, bisa sampai 70 persen, warkop atau kafenya hanya 20 persen, dan sisanya 10 persen itu kami anggap bonus,” ungkapnya.
Para pelaku usaha berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pengaturan jam operasional, daripada harus menutup usaha mereka sepenuhnya selama Ramadan.
“Mungkin tidak harus ditutup sepenuhnya, jadi ada jeda waktu. Harapan kami, setelah tarawih sampai menjelang sahur bisa buka, selain waktu itu tutup. Itu solusi yang kami harapkan,” tambahnya.
Kemiskinan Ekstrem Belum Tuntas! Tulungagung Masih Dihadapkan pada PR Besar:
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung kebijakan dalam SE Bupati tersebut. Namun, ia mengakui bahwa polemik yang muncul disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau keterlambatan dalam penerbitan SE, sehingga terkesan mendadak dan membuat pelaku usaha tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap.
“Adanya SE itu tidak lepas dari peran berbagai tokoh, terutama tokoh ulama dalam rapat Forkopimda kemarin,” jelas Widodo.
Meski demikian, polemik ini menjadi perhatian serius DPRD, mengingat keputusan tersebut berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha hiburan malam di Tulungagung.
