Kediri, LINGKARWILIS.COM – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri membuka posko layanan pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Fasilitas ini disiapkan untuk menampung laporan pekerja apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan.
Setiap pekerja berhak menerima THR keagamaan. Sesuai regulasi ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran dan tidak diperkenankan mencicil pembayaran. Besaran THR bagi karyawan yang telah bekerja minimal satu tahun adalah satu kali upah. Sementara pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun tetap memperoleh THR secara proporsional.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR harus dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi secara sehat. Posko pengaduan dibuka sebagai langkah antisipasi jika terjadi pelanggaran, seperti keterlambatan, penundaan, atau pembayaran secara bertahap.
Baca juga : Safari Ramadan di Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren, Wali Kota Kediri Ajak Warga Rawat Toleransi
Menurutnya, Disnaker akan memfasilitasi mediasi antara pekerja dan perusahaan apabila muncul perselisihan. Kedua belah pihak akan dipanggil untuk mencari solusi agar hak pekerja dapat diterima secara penuh.
“Kami akan memediasi hingga tercapai kesepakatan. THR adalah hak pekerja dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk membayarkannya tepat waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan, THR memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pekerja menjelang Lebaran. Karena itu, perusahaan diminta tidak lalai terhadap kewajiban tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
