LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan memberikan apresiasi kepada PT Rexline Engineering Indonesia (REI) atas langkah cepat perusahaan dalam menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi C beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi C DPRD Lamongan Mahfud Shodiq menyampaikan terima kasih kepada pihak perusahaan karena dinilai sigap dan kooperatif dalam memenuhi seluruh kewajiban administrasi perizinan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada PT REI yang telah bergerak cepat melakukan penyesuaian dan berkonsultasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perizinan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Mahfud menegaskan, DPRD Lamongan mendukung penuh investasi yang masuk ke daerah karena dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran.
“Kehadiran perusahaan seperti ini tentu membawa dampak positif bagi kemajuan Lamongan,” katanya.
Baca juga : Polres Kediri Kota Ungkap 8 Kasus Kriminal Selama Operasi Sikat Semeru 2025
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap pelaku usaha tetap mematuhi peraturan dengan melengkapi dokumen perizinan secara lengkap.
“Perusahaan tidak boleh bertindak semena-mena karena bisa berdampak merugikan masyarakat maupun daerah,” tegasnya.
Mahfud juga mendorong seluruh pelaku usaha di Lamongan agar aktif berkomunikasi dengan dinas teknis bila menemui kendala dalam pengurusan izin.
“Kami berharap semua perusahaan yang masih terkendala administrasi segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar prosesnya cepat selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan Mokhammad Zamroni menjelaskan bahwa aspek ketenagakerjaan, termasuk keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT REI, sudah dilaporkan dan sedang menunggu penyampaian resmi dari pihak perusahaan.
“Untuk urusan ketenagakerjaan, termasuk TKA, sudah disampaikan dan tinggal dilaporkan secara formal,” terang Zamroni.
Baca juga : DPUPR Kota Kediri Tanggap Keluhan Warga, Perbaiki Jalan Berlubang di Simpang Mauni
Ia menambahkan, perizinan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berada di bawah kewenangan Disnaker kabupaten/kota, provinsi, atau Kementerian Ketenagakerjaan, tergantung jenis izinnya baik lokal maupun nasional.
Dari sisi lingkungan hidup, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Andhy Kurniawan menjelaskan bahwa persetujuan dokumen UKL-UPL PT REI menjadi kewenangan DLH Provinsi Jawa Timur.
“Saat ini mereka sedang dalam proses penyusunan dokumen lingkungan bersama konsultan, dan kami sudah arahkan agar prosesnya dilanjutkan di DLH provinsi,” ujarnya.
Adapun terkait perizinan bangunan, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP-CK) Lamongan Sefriana Mira Haslinda memastikan bahwa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PT REI akan segera terpenuhi.
“Untuk wilayah bagian selatan masih menyesuaikan tata ruang, tetapi sejak 20 Agustus 2024, di bagian utara sudah ada tiga bangunan termasuk kantor yang telah mengantongi izin,” jelasnya.
Sebelumnya, Chief Finance Officer (CFO) PT Rexline Engineering Indonesia Andi Winarno menyatakan bahwa perusahaan telah berkoordinasi intensif dengan instansi terkait guna mempercepat penyelesaian seluruh kewajiban perizinan.
“Kami berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Andi berharap seluruh proses administrasi segera rampung sehingga operasional perusahaan dapat berjalan optimal dan legal.
“Harapan kami, seluruh proses perizinan dapat segera tuntas agar kegiatan operasional perusahaan berjalan secara resmi dan maksimal,” pungkasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
