Ponorogo, LINGKARWILIS.COM β Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo. Akibatnya, sejumlah kendaraan operasional yang sebelumnya digunakan oleh sekretariat dan komisioner harus ditarik ke KPU Provinsi Jawa Timur.
Ketua KPU Ponorogo, Gaguk Ika Prayitna, mengungkapkan bahwa sebanyak enam unit kendaraan operasional telah ditarik sejak 10 Februari 2025. Kendaraan tersebut sebelumnya telah digunakan selama dua tahun untuk menunjang kegiatan KPU di daerah.
“Karena ini dikelola oleh provinsi, maka seluruh kendaraan operasional, termasuk untuk ketua, anggota, dan sekretaris KPU, harus dikembalikan,” jelas Gaguk dalam wawancara pada Jumat (14/2/2025).
Baca juga :Β Persik Kediri Siap Hadapi Persis Solo, Waspadai Semangat Keluar dari Zona Degradasi
Meskipun mengalami pengurangan fasilitas operasional, Gaguk memastikan bahwa kinerja KPU Ponorogo tidak akan terganggu. Saat ini, tersisa dua unit kendaraan operasional, yang dinilai masih cukup mengingat aktivitas KPU pasca-Pilkada 2024 sudah tidak sepadat sebelumnya.
“Saat ini kegiatan KPU lebih bersifat administratif, seperti evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jadi, penarikan kendaraan ini tidak menjadi kendala besar,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tahapan Pilkada serentak 2024 di Ponorogo telah selesai, dengan agenda terakhir berupa penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, serta penyerahan SK KPU ke DPRD Ponorogo untuk proses pengusulan pelantikan.
Baca juga :Β Valentine di Kota Kediri, Polisi Bagikan Hadiah bagi Pengendara Tertib Berlalu Lintas
“Penarikan kendaraan dinas ini terjadi tepat setelah tahapan Pilkada selesai, sehingga tidak mengganggu proses yang telah berjalan,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
