Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menempatkan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan sebagai program prioritas pada tahun anggaran 2026. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemkab menyiapkan alokasi dana yang cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp300 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto, mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Bupati Tulungagung agar sektor infrastruktur, khususnya jalan, menjadi fokus utama pembangunan daerah.
“Pembangunan dan perbaikan jalan di tahun 2026 menjadi program prioritas. Anggaran yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp300 miliar,” ujar Erwin, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, porsi terbesar belanja infrastruktur tahun ini memang diarahkan pada peningkatan kualitas jalan. Ruas-ruas yang selama ini belum tersentuh pembangunan menjadi sasaran utama, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Tulungagung.
Baca juga : Kementan RI Turun ke Kediri, Pantau Perkembangan Kasus PMK pada Sapi
Mulai tahun 2026, lanjut Erwin, upaya perbaikan dan pembangunan jalan akan dioptimalkan secara maksimal. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana anggaran tersebut mampu menuntaskan persoalan jalan rusak secara keseluruhan.
“Kami belum bisa memastikan Rp300 miliar itu dapat memperbaiki jalan rusak hingga berapa persen, karena masih dalam tahap pengkajian dan programnya juga belum berjalan,” jelasnya.
Saat ini, Pemkab Tulungagung melalui Dinas PUPR tengah menyusun perencanaan teknis serta proses pengadaan kegiatan pembangunan jalan. Diharapkan, pekerjaan fisik dapat segera dimulai dalam waktu dekat.
“Target kami, konstruksi sudah bisa berjalan pada Februari atau Maret 2026,” kata Erwin.
Ia juga menegaskan, penyelesaian seluruh ruas jalan rusak tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga : Pemkab Kediri Tegaskan Tenggat Penyelesaian Pasar Ngadiluwih hingga 30 Januari 2026
“Perencanaan dan lelang proyek sedang berjalan. Mudah-mudahan pada semester pertama 2026 sudah bisa dilaksanakan. Untuk penanganan jalan rusak, memang tidak cukup jika hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, Pemkab Tulungagung juga berupaya memanfaatkan sumber pendanaan lain, seperti bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk pembangunan jalan desa. Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN juga akan dioptimalkan.
“Dana APBN nantinya bisa digunakan untuk perbaikan jalan utama atau jalan strategis melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD),” tambahnya.
Dengan memadukan berbagai sumber anggaran tersebut, Pemkab Tulungagung berharap pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah kabupaten.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
