LINGKARWILIS.COM – Puluhan anggota Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) yang mengenakan pakaian serba hitam menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Selasa (25/2/2025) pagi. Dalam aksi ini, mereka membentangkan berbagai tuntutan terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan DPMD yang mereka sebut sebagai “sarang korupsi”.
Para demonstran membawa spanduk bertuliskan berbagai seruan seperti “Aksi Damai, Korupsi Bencana dari Segala Bencana”, “Jombang Darurat Korupsi”, serta “Berantas Korupsi Mulai Sekarang”. Beberapa poster lain yang tampak di lokasi juga berisi tuntutan serupa, termasuk “Rakyat Jombang Bersatu Lawan Korupsi” dan “Jombang Darurat Korupsi”.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menyatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap maraknya korupsi di desa-desa. Ia menilai DPMD Jombang cenderung enggan menanggapi berbagai kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya ketegasan dari inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani praktik penyelewengan anggaran desa.
“DPMD Jombang sarang korupsi bekerjasama dengan pendamping desa. Semua diam, sudah terang-terangan ada penyelewengan anggaran negara di desa. Dana Desa (DD) bukan milik kades, tapi milik rakyat,” ujar Fattah dalam orasinya.
Kronologi Mobil Suzuki di Tulungagung Tabrak Pemotor Hingga Tewas!
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang tergabung dalam aksi ini berharap aparat penegak hukum lebih tegas dalam menindak kasus-kasus korupsi anggaran desa di Jombang. Selain itu, ia juga meminta DPMD Jombang untuk tidak bersikap pasif dalam menangani dugaan penyelewengan anggaran.
“Kejaksaan dan inspektorat untuk tidak tutup mata atas aksi korupsi desa di Jombang,” tambahnya.
Dalam aksi ini, Yuli, koordinator paguyuban becak bermotor Jombang, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik korupsi yang terjadi di kota yang dikenal sebagai kota santri tersebut. Menurutnya, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan bantuan sosial justru dikorupsi oleh oknum pejabat.
“Kejahatan korupsi terjadi karena ada kesempatan. Seharusnya para oknum pejabat tidak melakukan hal itu. Jadi bisa dibilang sekarang ini Jombang darurat korupsi,” tegasnya.
Permintaan Ekspor Meningkat, Industri Arang di Jombang Makin Bergairah
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas DPMD Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan yang disampaikan kepada pihaknya. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks pemerintahan desa, DPMD memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan.
Ia juga menambahkan bahwa berbagai temuan yang disampaikan oleh demonstran telah menjadi bagian dari pengawasan tenaga ahli di DPMD. Namun, pihaknya tidak dapat bertindak lebih jauh apabila suatu kasus sudah ditangani oleh inspektorat atau kejaksaan.
“Menurut etika kami, secara langsung kita masuk gak enak juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sholahuddin mengungkapkan bahwa temuan dugaan korupsi di desa dapat berasal dari berbagai pihak, seperti tenaga ahli pendamping desa, kecamatan, LSM, maupun media.
“Jika ada temuan, kami berharap ada saran dan masukan kepada kami,” pungkasnya. (Ag)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
