LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali melanjutkan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Puluhan rumah milik warga akan direnovasi dalam program bedah rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tulungagung, Anang Prastitianto, mengungkapkan bahwa program bantuan RTLH tetap berjalan tahun ini dengan alokasi sebanyak 58 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 rumah akan mendapatkan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, 10 rumah lainnya akan dibiayai melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD Tulungagung, sedangkan 8 rumah sisanya akan mendapatkan bantuan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Tahun ini akan ada 58 rumah di Tulungagung yang akan mendapat jatah bedah rumah melalui program pengentasan RTLH,” kata Anang Prastitianto, Selasa (18/3/2025).
Redam Isu Takaran, Disperindag Tulungagung Lakukan Pengujian MinyakKita
Dalam program ini, setiap rumah penerima bantuan akan memperoleh dana sebesar Rp 20 juta yang digunakan untuk memperbaiki kondisi bangunan. Perbaikan yang dilakukan bersifat rehabilitasi tanpa membongkar rumah secara total.
Anang menjelaskan bahwa penerima bantuan tetap diperbolehkan merombak rumah secara keseluruhan, asalkan dana yang diberikan mencukupi. Sesuai spesifikasi, bantuan tersebut umumnya hanya cukup untuk memperbaiki bagian tembok, atap, dan lantai.
“Yang penting pondasinya sudah ada, jadi tidak perlu merombak seluruhnya, hanya perbaikan sedikit sesuai spesifikasi seperti tembok, atap, dan lantai itu. Kalau memang mau dirombak silakan asal dananya cukup, kalau tidak cukup ya harus ditambah pakai biaya pribadi,” ungkapnya.
Jumlah rumah yang mendapatkan bantuan RTLH tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, alokasi bantuan mencapai 85 unit rumah di Kabupaten Tulungagung.
Bau Menyengat! Warga Temukan Kerangka Manusia Goa Pletes Sumawe Malang
Penurunan ini, menurut Anang, kemungkinan terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Namun, meskipun jumlah penerima bantuan berkurang, besaran dana yang diterima tetap sama seperti tahun sebelumnya.
“Memang menyesuaikan anggaran yang ada. Kemungkinan juga berdampak pada efisiensi anggaran. Kami juga akan melakukan pendampingan terhadap para penerima bantuan ini. Kebanyakan penerimanya dari Sendang dan Pagerwojo,” pungkasnya.
