Tulungagung, LINGKARWILIS.COM — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggung yang berlokasi di Desa Junjung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, kembali menjalankan operasionalnya setelah sebelumnya sempat dihentikan pasca insiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski telah aktif kembali, pengawasan ketat masih terus dilakukan.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, memastikan bahwa SPPG Tanggung telah kembali beroperasi sejak surat penghentian kegiatan resmi dicabut oleh BGN. Operasional kembali tersebut berlangsung hampir satu pekan, terhitung mulai Sabtu (17/1/2026).
“Setelah surat penghentian operasional dicabut, SPPG Tanggung diperbolehkan kembali beroperasi secara normal,” ujar Sebrina Mahardika, Jumat (23/1/2026).
Baca juga : Tujuh Bidang Lahan Pertanian Aset Pemkot Kediri di Kelurahan Ngampel Tuntas Diverifikasi, Siap Dilelang Sewa
Ia menjelaskan, pencabutan surat penghentian tersebut dilakukan setelah SPPG Tanggung memenuhi persyaratan utama, yakni mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur SPPG untuk kembali menjalankan pelayanan MBG.
Sebrina mengungkapkan, sebenarnya SLHS telah diperoleh SPPG Tanggung saat proses evaluasi oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) BGN masih berlangsung. Namun, saat itu izin operasional belum dicabut sehingga dapur belum diperkenankan beroperasi.
“SLHS sebenarnya sudah dimiliki saat evaluasi, namun operasional baru bisa berjalan setelah surat penghentian resmi dicabut,” jelasnya.
Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Selain dari BGN, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung juga rutin melakukan kunjungan untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan telah dipenuhi.
Baca juga : Satlantas Polres Kediri Kota Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas Melalui Program Polsanak
“Dalam evaluasi Tim Tawas BGN, ada sejumlah catatan perbaikan, termasuk penambahan lapisan epoksi pada lantai dapur. Kami bersama Dinkes terus melakukan pengawasan,” tambahnya.
Terkait kondisi SPPG di Tulungagung secara keseluruhan, Sebrina menyebutkan saat ini terdapat 71 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 SPPG atau sekitar 71,83 persen telah mengantongi SLHS.
Sementara itu, 20 SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan sertifikat. Menurutnya, proses penerbitan SLHS memerlukan tahapan observasi dan pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek sanitasi hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
“SLHS tidak bisa didapatkan secara instan. Harus melalui observasi dan pemenuhan standar yang ditetapkan BGN, mulai dari sanitasi hingga penerapan SOP,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
