LINGKARWILIS.COM – Upaya menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu melalui Sekolah Rakyat terus digalakkan pemerintah.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama gratis yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai langkah awal, tim dari Satuan Kerja Prasarana Strategis II Provinsi Jawa Timur bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Akhbar Ansyari melaksanakan survei lapangan di wilayah Denanyar, Jombang pada Jumat (11/4/2025) pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kota yang dikenal sebagai kota santri tersebut.
Dalam survei tersebut, tim teknis meninjau langsung lahan yang direncanakan untuk pembangunan sekolah. Mereka memastikan sejumlah aspek penting terpenuhi, termasuk status kepemilikan tanah, kejelasan dokumen sertifikat, kesesuaian dengan tata ruang, serta memastikan bahwa lahan bukan merupakan bagian dari sawah yang termasuk dalam kategori berkelanjutan.
“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan survei untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi,” jelas Akhbar Ansyari.
Survei tersebut turut didampingi sejumlah pejabat dari pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoro Adi, Kepala BPKAD M. Nasrullah, Kepala Dinas Perkim Agung Hariadi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Wor Windari, serta Kepala Dinas Sosial Hari Purnomo.
Akhbar menambahkan bahwa Jombang masuk dalam daftar tahap II pembangunan SR secara nasional, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Ia menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 200 titik lokasi pembangunan SR yang saat ini sedang dalam proses rekapitulasi.
“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.
Setelah survei, tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen perencanaan dan proses pelaksanaan tender pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga diminta untuk menyelesaikan berbagai perizinan yang dibutuhkan.
“Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda,” tegasnya.
5 Resep Kue Kering Jadul Yang Nikmat dan Ekonomis, Wajib Coba untuk Lebaran!
Sekolah Rakyat di Jombang nantinya akan berfungsi sebagai lembaga pendidikan berasrama untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini dirancang agar seluruh biaya operasional maupun pembangunan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Kehadirannya diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi upaya konkret dalam memutus rantai kemiskinan.
Sebelumnya, pada 4 April lalu, lokasi yang sama juga telah dikunjungi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, bersama Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Supomo dan Bupati Jombang Warsubi.
Selain Denanyar, mereka juga meninjau lokasi lain di SKB Mojoagung, yang direncanakan menjadi tempat belajar sementara bagi siswa SR pada tahun ajaran 2025/2026 sembari menunggu bangunan utama selesai dibangun. (st2/ag)