NGANJUK, LINGKARWILIS.COM β Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret seorang aktivis di Kabupaten Nganjuk kini memasuki tahap baru. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nganjuk telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 17 Februari 2025.
Kuasa hukum PT TMKI, Irwan Maftuhin, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima SPDP tersebut. Ia mengapresiasi langkah Polres Nganjuk yang dinilainya menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini.
“Kami mengapresiasi kinerja penyidik Satreskrim Polres Nganjuk yang telah menjalankan tugasnya secara profesional,” ujar Irwan.
Baca juga :Β Resepsi Pernikahan Abdul Hakim Bafagih dan Juliana Eva Wati Digelar di Convention Hall Kediri
Menurutnya, PT TMKI sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mengalami kerugian akibat pernyataan terlapor yang dinilai mencemarkan nama baik.
“PT TMKI telah mengantongi izin operasional sesuai prosedur yang berlaku. Jangan sampai para aktivis justru menjadi momok bagi pengusaha yang menjalankan usahanya secara legal,” tegasnya.
Irwan menambahkan bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi para aktivis agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik.
“Klien kami kini berupaya memulihkan citra perusahaan yang sempat terdampak akibat pernyataan tidak berdasar tersebut,” jelasnya.
Baca juga :Β Soto Ayam Pak Jaenal, Kuliner Klasik Kediri yang Tetap Eksis di Tengah Perkembangan dan Tren Kuliner
Perkara ini bermula dari laporan PT TMKI terkait dugaan fitnah dan penistaan yang berimbas pada citra perusahaan. Terlapor disebut menuduh PT TMKI tidak memiliki izin resmi dalam bisnis pertambangan dan bahkan menyebut aktivitas perusahaan sebagai “maling tanah.”
Pernyataan tersebut disiarkan secara langsung melalui media sosial Facebook dan kemudian tersebar luas ke berbagai platform lainnya. Dampaknya, sejumlah pihak yang sebelumnya berniat membeli tanah urug dari PT TMKI menjadi ragu terhadap legalitas usaha perusahaan.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengusut lebih lanjut kasus ini.***
Editor : Hadiyin
