Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RSUD dr Iskak Tulungagung memasuki tahap sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dua terdakwa dalam kasus ini masing-masing dituntut hukuman 5 tahun penjara.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Roni, menyampaikan bahwa sidang tuntutan telah digelar pada Senin (20/4/2026). Dua terdakwa tersebut yakni mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Iskak, Yudi Rahmawan, serta staf keuangan Reni Budi.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat keduanya dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 5 tahun. Selain itu, masing-masing terdakwa juga dikenai denda, yakni Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca Juga : Dinkes Kota Kediri Edukasi Santriwati Ponpes Wali Barokah, Tekankan Pencegahan Stunting Sejak Remaja
Secara rinci, Yudi Rahmawan juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar subsider 3 tahun penjara. Ia diketahui telah menitipkan sebagian uang pengganti sebesar Rp 50 juta yang nantinya akan dikembalikan ke kas rumah sakit.
Sementara itu, Reni Budi selain dituntut 5 tahun penjara, juga dikenai denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,7 miliar subsider 2 tahun 6 bulan penjara. Reni juga telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp 21 juta.
Roni menjelaskan, apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik mereka akan disita dan dilelang oleh negara. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup kerugian negara, keduanya akan dikenai tambahan pidana penjara selama 3 tahun.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan SKTM pada periode 2022–2024 yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 4,3 miliar.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
