Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bukan hanya mendatangi kelompok peternak sapi di Kecamatan Ngadiluwih yang mendapatkan sapi bantuan program korporasi sapi namun juga memanggil sebagian dari mereka.

Tujuannya untuk meminta kelengkapan data semua hal yang berkaitan dengan program dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI pada 2021 tersebut.

Kelompok peternak sapi yang dipanggil ke kejaksaan untuk memberikan data dan keterangan adalah kelompok peternak sapi Subur di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih.

Siswoko, ketua kelompok peternak sapi Subur pada jurnalis lingkarwilis.com mengaku ia memenuhi panggilan kejaksaan pada Kamis ( 7/3/2024) lalu.

“saya datang bersama 4 anggota kelompok lainnya dan didampingi pegawai dari dinas,” ujarnya, Kamis (28/3/2024)

Meski tidak menyebut berapa pertanyaan yang disampaikan petugas kejaksaan, Siswoko menjelaskan bahwa informasi dan data yang diminta semuanya seputar program korporasi sapi mulai dari urusan pembukuan administratif, data jumlah sapi, pengelolaan usaha hingga laporan keuangan dalam pemeliharaan dan perawatan sapi.

“Menurut saya pemanggilan tersebut intinya hanya klarifikasi dan untuk memastikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan,” imbuh Siswoko.

“yang jelas terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan korporasi sapi itu mas,” lanjutnya.

Siswoko mengaku tidak mengetahui pasti apakah pemanggilan kelompok peternak sapi oleh kejaksaan akan terus berlanjut.

“sudah saya sampaikan data dan informasi sesuai permintaan petugas kejaksaan, apakah cukup atau perlu ada tambahan kami siap menyampaikan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga menemui beberapa ketua kelompok peternak sapi lainnya di Kecamatan Ngadiluwih yang mendapatkan bantuan program korporasi sapi. Mereka didatangi langsung di kandang sapi.

Bahrul Basith, Ketua kelompok peternak sapi Banjarsari di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih mengaku didatangi 2 orang dari kejaksaan, tanya data administrasi dan populasi ternak.

“saya tidak kaget didatangi petugas kejaksaan mengingat sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri bahwa sewaktu-waktu dari kejaksaan akan datang untuk meminta informasi,” ujarnya Sabtu (23/3/2024).

Demikian juga Ketua Kelompok Peternak Sapi Tani Makmur di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Sofarudin, mengaku dimintai keterangan petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri seputar program korporasi sapi.

“saya tidak tahu tujuannya apa kejaksan tanya, yang penting minta data saya kasih,” ucapnya.

Sementara itu, dari kejaksaan, Iwan Nuzuardhi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri membenarkan bahwa kejaksaan mengumpulkan informasi dan data terkait program korporasi sapi 2021. Hanya saja ia enggan menjelaskan untuk keperluan apa data dan informasi tersebut.

Untuk diketahui, pada 2021 lalu sebanyak 5 kelompok peternak sapi di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri mendapatkan bantuan 1000 ekor sapi melalui program korporasi sapi dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Masing-masing kelompok peternak mendapatkan jatah 200 ekor sapi.

Program tersebut merupakan langkah pengembangan korporasi sapi. Sebab, Kabupaten Kediri dinilai berpotensi besar dengan keberadaan sentra sapi potong dengan jumlah ratusan ribu ekor.

Namun realisasinya, sapi bantuan yang mereka terima tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yakni 200 ekor sapi.

Sejak awal pendistribusian sapi bantuan itu dikabarkan dilakukan secara berkala namun hingga memasuki tahun 2024 sampai Maret ini, pendistribusian sapi bantuan itu belum genap 200.

Sedangkan penjelasan drh Tutik Purwaningsih, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada redaksi lingkarwilis.com adalah karena kendala pengadaan dimana pihak ketiga sebagai penyedia barang tidak bisa memenuhi kuota.***

Reporter : Agus Sulistyo Budi
Editor : Hadiyin