TEL AVIV, LINGKARWILIS.COM – Ketegangan internal di tubuh pemerintahan Israel memuncak, setelah Partai Ultra-Ortodoks Shas resmi mengundurkan diri dari kabinet pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes atas kegagalan parlemen menjamin pengecualian wajib militer bagi para pelajar agama.
Dilansir dari laman Minanews, dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu (16/7), Partai Shas menyampaikan bahwa mereka tak lagi bisa menjadi bagian dari pemerintahan saat ini.
“Dengan berat hati, perwakilan Shas menyadari tidak dapat melanjutkan peran di kabinet,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Mundurnya Shas berdampak langsung pada stabilitas koalisi yang dipimpin Netanyahu. Tanpa dukungan Shas, jumlah kursi koalisi di Knesset menyusut menjadi 50 dari total 120 kursi, menjadikan Netanyahu kini berada di posisi minoritas.
Meski demikian, Shas menegaskan tidak akan secara aktif menjatuhkan pemerintah dari luar. Mereka membuka peluang untuk tetap mendukung beberapa rancangan undang-undang yang diajukan koalisi.
Baca juga : Rumah Sakit di Gaza Lumpuh Akibat Krisis Bahan Bakar, Nyawa Pasien Kritis Terancam
Langkah dramatis Shas terjadi hanya sehari setelah mitra Ultra-Ortodoks lainnya, United Torah Judaism (UTJ), lebih dulu menarik diri dari kabinet karena isu serupa. Kedua partai menentang keras upaya mewajibkan para mahasiswa seminari agama untuk mengikuti dinas militer, yang selama ini menjadi pengecualian.
Kebijakan pengecualian tersebut telah lama memicu kontroversi di kalangan publik Israel. Banyak warga menganggap adanya ketimpangan beban, karena sebagian besar kelompok masyarakat lainnya diwajibkan menjalani dinas militer, sementara para pelajar agama dikecualikan.
Keputusan Shas dan UTJ mundur diambil menjelang masa reses parlemen selama tiga bulan yang dimulai 27 Juli mendatang. Kondisi ini memberi ruang bagi Netanyahu untuk merundingkan kembali dukungan politik dan mencoba merangkul kembali partai-partai yang hengkang dari koalisi.***
Editor : Hadiyin
