Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya sepanjang tahun 2025 tercatat berjalan stabil hingga akhir tahun.
Realisasi pendapatan maupun belanja negara menunjukkan kinerja positif, menegaskan peran APBN sebagai instrumen utama dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi nasional dan global.
Ketua KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyampaikan bahwa secara umum kondisi APBN di Kediri Raya hingga Desember 2025 masih terjaga dengan baik.
“Realisasi APBN Kediri Raya sampai akhir Desember 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid,” ujarnya.
Berdasarkan laporan ALCo Tahunan 2025, total pendapatan negara di wilayah Kediri Raya tercatat sebesar Rp23,37 triliun. Penerimaan tersebut didominasi sektor perpajakan yang menyumbang Rp22,84 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp530,41 miliar.
Capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan aktivitas ekonomi yang mulai pulih dan cenderung stabil.
Dari sisi perpajakan, kinerja penerimaan bervariasi di tiap wilayah kerja. KPP Pratama Kediri mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp315,41 miliar atau 86,52 persen dari target tahun 2025, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,87 persen. Kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, serta transportasi dan pergudangan.
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk membukukan penerimaan sebesar Rp841,88 miliar atau 73,78 persen dari target, dengan kinerja yang masih mengalami kontraksi tipis. Adapun KPP Pratama Tulungagung yang mencakup wilayah Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek mencatat penerimaan Rp834,09 miliar atau 79,68 persen dari target, ditopang oleh sektor administrasi pemerintahan, industri pengolahan, dan perdagangan.
Dalam laporan tersebut juga tercatat pos penerimaan pajak lainnya. Pos ini merupakan setoran pajak melalui aplikasi Coretax yang belum terklasifikasi sebagai jenis pajak tertentu, sehingga belum mencerminkan penerimaan pajak yang bersifat final.
Di sektor kepabeanan dan cukai, kinerja Bea dan Cukai Kediri Raya mencapai 82,16 persen dari target 2025. Penerimaan bea masuk tercatat melampaui target, sedangkan penerimaan cukai masih menghadapi tekanan akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat ke produk dengan harga lebih terjangkau.
Sementara dari sisi belanja negara, realisasi APBN Kediri Raya mencapai Rp8,99 triliun atau sekitar 98 persen dari pagu anggaran. Belanja pegawai terserap 98 persen, belanja barang 96 persen, dan belanja modal 95 persen. Adapun belanja bantuan sosial terealisasi penuh, menunjukkan keberpihakan APBN terhadap perlindungan sosial dan pelayanan publik.
Kinerja transfer ke daerah juga terbilang kuat. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 98,27 persen, Dana Desa 97,51 persen, serta Insentif Fiskal 96,24 persen. Dana tersebut menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah.
Selain itu, APBN turut mendorong penguatan sektor usaha mikro melalui penyaluran kredit program. Hingga akhir 2025, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) masih menunjukkan tren pertumbuhan, baik dari sisi jumlah penerima manfaat maupun nilai penyaluran.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kediri Raya sepanjang 2025 mencerminkan fungsi stabilisasi dan akselerasi ekonomi yang berjalan efektif. Pendapatan negara yang terjaga serta belanja yang optimal menjadi fondasi penting dalam menopang aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.***
Repoter : Ahmad Bayu Giandika
Editor : Hadiyin
