Kediri, LINGKARWILIS.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri meminta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara menyusul dugaan keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian tersebut diminta hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar dan penyebab pasti kejadian dapat diketahui. Hal itu disampaikan setelah Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah yang terdampak, termasuk SMP Negeri 1 Kras, Kamis (30/7/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto mengatakan, penghentian sementara diperlukan sebagai langkah kehati-hatian sekaligus untuk memastikan keamanan seluruh penerima manfaat MBG.
“Kami ingin memastikan fakta sebenarnya. Sebelum hasil laboratorium keluar, kami minta operasional dihentikan dulu. Program MBG adalah program pemerintah yang harus memberi manfaat bagi rakyat. Namun jika ada penyimpangan terhadap prosedur dan aturan, kami wajib mengawasi penggunaan uang rakyat sekaligus melindungi masyarakat yang menjadi korban,” tegas Dodi.
Baca juga : Sambut HUT ke-81 RI, Pemkab Kediri Imbau Warga Pasang Bendera dan Umbul-Umbul
Saat sidak berlangsung, rombongan Komisi IV diterima pihak sekolah dengan didampingi perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kediri.
Dodi mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, dugaan sementara penyebab gangguan kesehatan tersebut mengarah pada kontaminasi bakteri dan bukan akibat zat kimia.
Selain itu, penyedia jasa pengolahan makanan disebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ketika mulai menjalankan operasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV karena SLHS merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum layanan penyediaan makanan beroperasi.
“Kami mempertanyakan mengapa SPPG baru mengurus SLHS saat kejadian, padahal itu syarat wajib. Kami juga menyarankan makanan agar diolah di sekolah saja agar lebih aman, segera disajikan dan kebersihannya lebih terjaga. Pengolahan terpusat berisiko memicu pertumbuhan bakteri apabila jeda antara proses memasak dan penyajian terlalu lama,” ujarnya.
Selain pengolahan makanan di sekolah, Dodi menyebut pemberian bantuan dalam bentuk uang juga dapat menjadi alternatif yang perlu dikaji. Dengan skema tersebut, orang tua dapat menyiapkan makanan atau bekal sendiri untuk anak-anak mereka.
Baca juga : Kereta Pusaka Bupati Kediri I Jadi Korban Vandalisme, Kasus Dilaporkan ke Polisi
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, sebanyak 211 orang dilaporkan mengalami dugaan keracunan. Mereka terdiri dari siswa PAUD, TK, dua SD negeri, siswa SMP Negeri 1 Kras, serta sejumlah guru.
Sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun klinik. Namun, masih terdapat satu korban yang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Kanigoro.
Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG hingga tingkat kecamatan. Dalam pengawasan tersebut, Dinas Kesehatan diminta menjadi koordinator utama.
“Pengawasan harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik sehingga setiap menu dan penyedia jasa dapat dipantau secara jelas. Kami juga meminta koordinasi dengan BGN pusat untuk langkah selanjutnya, serta memastikan pengawasan menyasar seluruh penerima manfaat, mulai siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita,” pungkas Dodi.***
Reporter: Agus Ely Burhan
Editor : Hadiyin
