NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemerintah terus memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Saat melakukan kunjungan kerja di Pendapa Kabupaten Nganjuk, Sabtu (28/2/2026), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima PBI Jaminan Kesehatan.
Ia menyebutkan, saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia telah memperoleh manfaat bantuan iuran kesehatan yang bersumber dari pemerintah. Program tersebut dijalankan melalui skema PBI Pusat yang didanai APBN serta PBI Daerah.
Baca juga : Pemkot Kediri Lakukan Pengawasan dan Tera Ulang SPBU, Pastikan Takaran dan Mutu BBM Sesuai Standar
“Secara nasional, alokasi PBI mencapai 96,8 juta jiwa. Angka ini menunjukkan komitmen besar pemerintah agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Meski cakupan penerima cukup luas, Gus Ipul menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. Ia menegaskan, Kementerian Sosial secara berkala melakukan pemutakhiran data, termasuk menonaktifkan kepesertaan bagi warga yang telah meningkat kondisi ekonominya atau yang telah meninggal dunia.
Langkah tersebut dilakukan guna mencegah penyimpangan serta memastikan kuota PBI benar-benar diperuntukkan bagi warga yang berhak.
Untuk mengantisipasi potensi gejolak akibat perubahan status kepesertaan, Kemensos menetapkan masa transisi selama tiga bulan. Dalam periode tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan sekaligus mengikuti proses sosialisasi.
“Kami membuka masa sanggah dan sosialisasi selama tiga bulan agar data yang diperbarui benar-benar terverifikasi sebelum diberlakukan sepenuhnya,” tegas mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat lebih proaktif memastikan status kepesertaan mereka. Dengan sistem yang semakin tertib dan akurat, diharapkan tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dalam memperoleh jaminan kesehatan gratis dari negara.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
