Luncurkan dan Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Pesan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah elektronikPresiden Joko Widodo serahkan sertifikat tanah elektronik

Jakarta,  LINGKARWILIS.COM – Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan dan menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik di seluruh Indonesia dalam sebuah acara di Istana Negara, Jakarta, Senin, (4/12/2023) .

Menurut Presiden, memiliki sertifikat tanah elektronik menjadi hal penting bagi masyarakat guna mengurangi risiko kehilangan, pencurian, kerusakan akibat bencana, kebakaran, dan risiko lainnya. Selain itu, sertifikat ini juga dianggap mempermudah pengelolaan data.

“Sertifikat tanah elektronik ini penting karena dapat mengurangi risiko yang timbul akibat kehilangan, pencurian, atau kerusakan karena bencana, kebakaran, dan faktor lainnya. Dari perspektif pemerintah, hal ini juga memudahkan pengelolaan data, mengurangi biaya transaksi, serta meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data.” ujar Jokowi seperti dilansir laman resmi @presidenri.go.id.

Berikut Ini Daftar UMK Semua Daerah di Jatim, Terendah Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan penyerahan 120 juta sertifikat tanah pada tahun 2024 dari total 126 juta sertifikat yang ada.

Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan. Beliau menginstruksikan untuk menyosialisasikan layanan tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di perkotaan maupun desa.

Selain itu, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menerbitkan administrasi tata kelola dan menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut. Presiden juga menekankan agar tidak ada aset yang dibiarkan tidur atau diabaikan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.***

Editor : Hadiyin

Leave a Reply