OJK Blokir Ribuan Rekening Terkait Judi Online

LINGKARWILIS.COM – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengumumkan bahwa perbankan telah memblokir 6.056 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Selain itu, OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam Customer Identification File (CIF) yang sama.

“Hingga Juni 2024, OJK telah meminta bank untuk memblokir lebih dari 7 ribu rekening yang terindikasi terkait dengan perjudian online,” ujar Dian Ediana Rae, Senin (8/7/24).

Baca juga: DKPP Kabupaten Kediri Sudah Distribusikan 396.506 Vaksin untuk Ternak, Ini Infonya

OJK juga meminta bank untuk melakukan profiling yang hasilnya dikirimkan ke sistem administrasi bernama SIGAP, yang memungkinkan antar-bank untuk bertukar data terkait rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Sebelum Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 diterbitkan, OJK telah melakukan berbagai langkah pemblokiran.

Kini, dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online, langkah-langkah tersebut menjadi lebih terkoordinasi, memungkinkan penutupan semua jalur yang menopang transaksi perjudian online.

Baca juga : Kepulangan Jamaah Haji Kabupaten Kediri Dijadwalkan pada 13 Juli, Ini Infonya

“Kami akan terus melakukan pemblokiran ini sesuai dengan kewenangan kami. Selain itu, kami juga akan melakukan kampanye massal, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing bank kepada nasabahnya serta kepada publik secara keseluruhan,” jelas Dian Ediana Rae.

OJK telah mengirim surat kepada bank-bank untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap transaksi-transaksi judi online serta perilaku nasabah yang melakukan jual-beli rekening.

OJK juga meminta bank untuk memperkuat fungsi satuan kerja dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang diharapkan dapat menjadi satuan kerja pemberantasan tindak pidana ekonomi, termasuk judi online dan fraud.

OJK juga meminta bank untuk mengintensifkan upaya meminimalisir jual-beli rekening melalui edukasi publik yang harus dilakukan oleh perbankan kepada para nasabahnya, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban nasabah saat mendapatkan rekening bank.

Selain itu, bank juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (IT) dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi, termasuk judi online.

“Dengan transaksi judi online yang banyak setiap harinya melalui rekening bank, tentu sistem IT akan menjadi andalan dalam pemberantasan judi online ke depan. Kami juga telah sepakat untuk terus meningkatkan kampanye secara masif di seluruh perbankan, termasuk asosiasi BPR dan asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang turut hadir melalui Zoom, terkait bahaya dan konsekuensi perjudian online ini,” tutup Dian Ediana Rae.***

Editor : Hadiyin