Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Hingga kini, kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, masih terhenti. Penghentian sementara tersebut berkaitan dengan kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 1 Boyolangu beberapa waktu lalu.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tulungagung, Sabrina Chairunnisa, menjelaskan bahwa insiden keracunan yang menimpa 61 siswa pada Senin (13/10/2025) membuat operasional SPPG Tanggung dihentikan. SPPG tersebut merupakan pemasok menu MBG untuk sekolah tersebut.
Sabrina menambahkan, hingga sekarang SPPG Tanggung belum diizinkan aktif kembali karena masih harus memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa di antaranya adalah sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) dan standar kebersihan lainnya yang wajib dipenuhi agar layanan gizi dapat kembali berjalan.
Baca juga : PJU dan Kapolsek di Polres Kediri Antusias Ikuti Latihan Dalmas di Bawah Terik Matahari
“Termasuk penambahan lapisan epoksi pada lantai SPPG untuk memastikan standar higienitas sesuai ketentuan,” jelasnya, Kamis (11/12/2025).
Setelah kejadian, sampel makanan yang disediakan SPPG Tanggung telah diperiksa di laboratorium. Namun Sabrina menegaskan hasil uji tersebut menjadi kewenangan Dinas Kesehatan untuk disampaikan.
Meski demikian, BGN Tulungagung mendorong pengelola SPPG Tanggung agar segera melengkapi seluruh persyaratan, sehingga pelayanan pemenuhan gizi di wilayah setempat dapat kembali berlangsung.
“Kami berharap pengelola segera menuntaskan syarat-syarat yang dibutuhkan agar pelayanan gizi dapat beroperasi lagi,” ujarnya.
Terkait SPPG yang sudah mengantongi SLHS, Sabrina menyebut hanya tiga yang telah memenuhi syarat tersebut, yakni SPPG Sambirobyong, SPPG Bago, dan SPPG Kedungcangkring. Sisanya masih dalam proses pengajuan.
Baca juga : Persik Kediri Matangkan Persiapan Jelang Laga dengan Persita Tangerang
Menurutnya, idealnya seluruh 67 SPPG di Kabupaten Tulungagung wajib memiliki SLHS, namun proses penerbitannya tidak dapat dilakukan sembarangan. Ia memastikan sebagian besar SPPG telah mulai mengurus sertifikasi tersebut.
“Baru tiga SPPG yang mengantongi SLHS. Yang lain masih proses, semoga segera diterbitkan,” tutupnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
