Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Suasana internal Partai Golkar Tulungagung memanas setelah muncul gelombang protes dari sejumlah kader terkait pemberhentian pengurus oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur.
Sebagai bentuk kekecewaan, para kader menyegel pintu gerbang kantor DPD Golkar Tulungagung di Jalan MT Haryono. Aksi tersebut dilakukan karena mereka menilai keputusan penunjukan pelaksana tugas (Plt) dilakukan tanpa sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada pengurus lama.
Ketua DPD Golkar Tulungagung, Asmungi Zaini, mengaku belum pernah menerima pemberitahuan resmi terkait pemberhentian dirinya maupun penunjukan Plt. Ia bahkan belum memperoleh salinan surat keputusan dari DPD Golkar Jatim maupun DPP Golkar.
“Sekitar tanggal 20 lalu ada dua orang yang datang memberi tahu soal penunjukan Plt. Tapi ketika saya minta salinan surat resmi, mereka tidak bisa menunjukkannya,” ungkap Asmungi, Rabu (22/10/2025).
Baca juga : Mbak Cicha Dampingi Puluhan Anak Memerlukan Pendampingan Khusus di Kabupaten Kediri
Asmungi menilai keputusan tersebut tidak sesuai prosedur dan tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, penunjukan Plt hanya bisa dilakukan bila ketua sebelumnya meninggal dunia atau berhalangan tetap.
Ia menyayangkan langkah tersebut, terlebih menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Ia pun berencana melaporkan persoalan ini ke DPD dan DPP, sekaligus memastikan dirinya akan kembali maju sebagai calon ketua DPD Golkar Tulungagung.
Tak lama setelah penyegelan, pengurus baru DPD Golkar Tulungagung langsung mengambil tindakan dengan membuka paksa gembok gerbang menggunakan mesin gerinda agar dapat masuk ke kantor.
Plt Ketua DPD Golkar Tulungagung, Aan Ainur Rofik, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya hendak menggelar rapat konsolidasi bersama kader, pengurus kecamatan, dan anggota fraksi. Namun saat tiba di kantor, pintu dalam kondisi terkunci rapat.
Baca juga : BPBD Kabupaten Kediri Imbau Warga Waspada Pohon Tumbang Saat Hujan Deras Disertai Angin
“Sebenarnya kami sudah menjadwalkan sosialisasi kepada seluruh kader. SK penunjukan Plt sudah terbit sejak 18 Oktober, dan saya juga sudah berupaya menghubungi Pak Asmungi melalui pesan singkat,” kata Aan.
Ia menegaskan, tudingan tidak adanya sosialisasi tidak benar. Aan mengaku telah mengirim salinan SK Plt melalui pesan WhatsApp dan meminta tanggapan, namun hingga kini belum mendapat balasan. “Kami sudah berusaha membangun komunikasi soal penunjukan Plt ini,” ujarnya menegaskan.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
