Nganjuk, LINGKARWILIS.COM — Situasi di Pasar Baru Kertosono Kabupaten Nganjuk kembali memanas setelah langkah tegas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menertibkan pedagang yang berjualan di luar area pasar. Upaya ini semula dimaksudkan untuk menata kawasan dan menghidupkan aktivitas di dalam pasar, namun justru menimbulkan gelombang protes dari para pedagang.
Pada Minggu (12/10/2025), sejumlah pedagang yang merasa pendapatannya anjlok menggelar aksi dengan membagikan dagangan secara gratis sebagai bentuk kekecewaan. Mereka mengaku penjualan menurun drastis sejak dipindahkan ke dalam pasar dan pembeli jarang datang.
Penertiban massal tersebut telah berlangsung sejak awal Oktober. Dimulai dengan sosialisasi pada Senin (6/10/2025) dan pengundian nomor lapak keesokan harinya, lalu berlanjut pada Rabu (8/10/2025) dengan pemindahan 268 pedagang ke lantai satu Pasar Kertosono. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, Tagana Dinas Sosial, BPBD, Damkarmat, hingga Polres Nganjuk.
Baca juga : DPUPR Kota Kediri Lakukan Pemeliharaan Trotoar di Kawasan Joyoboyo dan Patiunus
Namun, langkah tersebut menimbulkan dilema. Para pedagang menilai, berjualan di dalam pasar justru membuat mereka kehilangan pelanggan yang sebelumnya ramai ketika mereka berjualan di trotoar atau bahu jalan.
“Pembeli di dalam sangat sepi, tidak seperti di luar dulu,” keluh beberapa pedagang.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk, Sri Handariningsih menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi bagi pedagang yang masih nekat berjualan di luar area pasar.
“Mereka wajib berjualan di dalam. Tidak boleh lagi di luar,” tegas Sri Handariningsih, yang akrab disapa Bu Han.
Menurutnya, situasi di luar pasar sebelumnya sudah semrawut, menimbulkan kemacetan dan merugikan pedagang yang tertib di dalam.
“Karena banyak yang jualan di luar, pedagang di dalam malah sepi,” ujarnya.
Baca juga : Strategi SMPN 1 Kota Kediri Menembus OSN hingga Kancah Internasional
Untuk menjaga ketertiban, Disperindag bekerja sama dengan Satpol PP, Polres Nganjuk, dan Damkarmat yang melakukan pengawasan harian di sekitar lokasi. Pendekatan persuasif juga tetap dilakukan kepada pedagang yang belum patuh.
Meski demikian, hasil di lapangan menunjukkan penertiban belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan pantauan Jumat (17/10/2025), masih ada pedagang yang nekat menggelar dagangan di trotoar, meskipun larangan keras sudah terpampang jelas di tembok pasar.
Tulisan peringatan tersebut berbunyi:
“Dilarang menggunakan trotoar dan jalan sebagai area berjualan. Berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda hingga Rp24 juta.”
Kini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada tantangan berat untuk menyeimbangkan antara penegakan ketertiban umum dan nasib para pedagang kecil yang berjuang bertahan hidup di tengah sepinya pembeli.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
