Mojokerto, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan kepastian hukum. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa bersama Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Kamis (16/4) di Smartroom Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto.
Bupati Mojokerto yang akrab disapa Gus Bupati menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup tiga poin utama. Pertama, pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara oleh jaksa pengacara negara kepada pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pemberian bantuan hukum oleh jaksa pengacara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik sebagai penggugat maupun tergugat, yang (akan) dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi,” tuturnya.
Persela Lamongan Bidik Kemenangan di Laga Kandang, Waspadai Perlawanan Persipal Palu
Selain itu, kerja sama juga mencakup pemberian pendapat hukum (legal opinion) serta pendampingan hukum (legal assistance) apabila diperlukan, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Poin ketiga adalah peningkatan kompetensi hukum melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, seminar, hingga sosialisasi hukum.
Gus Bupati menegaskan, nota kesepahaman (MoU) tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintah desa. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan anggaran.
“Saya sangat berharap agar ruang lingkup yang tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah dan BUMD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, baik yang terkait dengan pendampingan hukum dalam pengadaan barang atau jasa, penggunaan atau penyerapan anggaran, dan lain-lain,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Fauzi, menekankan pentingnya implementasi nyata dari kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi yang telah terjalin tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan.
Tumpukan Rongsok di Alun-alun Ponorogo Jadi Sorotan, Plt Bupati Minta Segera Dipindahkan
“Kesepakatan ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Mojokerto berharap dapat meningkatkan kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program, sekaligus meminimalisasi potensi permasalahan hukum di lingkungan pemerintahan daerah.
Editor: Ahmad Bayu
