LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Batu menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, dalam Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/7), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota turut didampingi Wakil Wali Kota Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto, dua Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso dan Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah Zadim Efisiensi, serta sejumlah pimpinan OPD.
Wali Kota Batu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan KPK dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang optimal.
βKami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,β ujar Nurochman, Rabu (30/7).
Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, termasuk harmonisasi pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah. Penguatan pengawasan terhadap proyek strategis juga menjadi sorotan, agar pelaksanaannya sesuai jadwal dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Pemkot Batu juga menyampaikan kesiapan untuk mempercepat integrasi data hibah ke dalam sistem terpadu.
Langkah ini dilakukan guna menghindari tumpang tindih penerima, sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Viral di WA! Balita 4 Tahun di Malang Diduga Jadi Korban Pencabulan Tetangga Sendiri
Terkait pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah menegaskan akan bersikap tegas terhadap segala bentuk intervensi.
Beberapa langkah nyata sudah dilakukan, seperti pengembangan database penyedia lokal, pelibatan UMKM Kota Batu dalam etalase e-katalog, serta evaluasi berkala terhadap metode pengadaan langsung dan e-purchasing.
Optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), hingga penguatan fungsi Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis, juga menjadi prioritas.
Seluruh perangkat daerah diminta agar menindaklanjuti temuan audit sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kepala daerah.
Selain itu, Pemkot juga melaporkan perkembangan rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang, termasuk kawasan Songgoriti. Strategi pemetaan potensi pendapatan daerah untuk menyusun proyeksi APBD ke depan turut dipaparkan.
Dari pihak KPK, Kepala Satgas Direktorat Korsup Wilayah III, Wahyudi, menegaskan bahwa lembaganya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi yang diberikan, salah satunya melalui dashboard monitoring pengadaan barang dan jasa.
Pertemuan ini mencerminkan upaya serius Pemerintah Kota Batu dalam membangun sistem pengawasan internal yang solid, serta menjadikan transparansi sebagai fondasi utama pemerintahan yang melayani dan mendapat kepercayaan publik.
