Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Pengamat politik Tony Rosyid menilai perlu adanya regulasi baru yang memperketat syarat bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, DPR sebagai lembaga negara seharusnya diisi oleh sosok yang memiliki kualitas pendidikan memadai sekaligus integritas tinggi.
“Buat aturan saja, minimal pendidikan S1 dari perguruan tinggi berakreditasi A. Kalau akreditasinya B atau C, harus ada tambahan syarat, misalnya pernah menjadi anggota DPR atau punya pengalaman tertentu,” kata Tony, Rabu (27/8), dilansir dari laman Minanews.
Ia menegaskan, standar pendidikan penting untuk memastikan anggota DPR mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. “Kalau hanya lulusan SMA boleh duduk di DPR, sejauh mana kemampuan mereka mengurus negara? Ini soal kualitas bangsa,” ujarnya.
Selain pendidikan, Tony juga menekankan pentingnya integritas. Menurutnya, calon anggota DPR semestinya melewati proses kaderisasi partai dengan masa tertentu serta memiliki rekam jejak bersih.
Baca juga : Wakapolri Jenguk Personel yang Terluka Saat Amankan Aksi Demo di DPR/MPR
Ia menyayangkan kondisi saat ini, di mana masyarakat biasa melamar kerja saja diwajibkan melampirkan SKCK, sementara ada anggota DPR yang pernah divonis korupsi tetap bisa menjabat.
Lebih jauh, Tony mengkritisi lemahnya penegakan aturan yang sudah ada. “Seringkali undang-undang sudah dibuat, tetapi pelanggar justru tidak kena sanksi. Misalnya kasus money politics. Pertanyaannya, emang ada calon anggota DPR, calon presiden, calon kepala daerah yang tidak melakukan money politics? Emang ada?” katanya.
Tony menilai, tanpa perombakan sistem rekrutmen dan penegakan hukum yang tegas, DPR akan terus menghadapi masalah kualitas serta kepercayaan publik.
Belakangan DPR memang tengah disorot. Sejumlah pihak bahkan menyerukan agar lembaga legislatif ini dibubarkan karena dianggap tak lagi mewakili aspirasi rakyat, sementara gaji dan tunjangan anggotanya dinilai terlalu besar.
Ironisnya, pada saat demonstrasi penolakan DPR berlangsung, Presiden Prabowo Subianto justru menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh politik, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Senin (25/8). Menurut Prabowo, ketiganya menunjukkan kepemimpinan yang berdampak positif bagi perkembangan parlemen dan legislasi Indonesia. Namun, langkah itu menuai sorotan publik yang menilai situasi tersebut penuh ironi.***
Editor : Hadiyin
