Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk masih menghadapi tantangan besar terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga pertengahan November, sekitar 28,81 persen atau senilai Rp 876 miliar dari total anggaran Rp 3,04 triliun belum terserap.
Kondisi tersebut terjadi ketika waktu yang tersisa hanya sekitar 34 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk, Dyah Puspita Rini, menyampaikan bahwa per 25 November 2025, realisasi APBD baru mencapai 71,19 persen atau sekitar Rp 2,166 triliun.
“Realisasi belanja Pemkab Nganjuk sejak Januari hingga pertengahan November 2025 masih berada pada angka 71,19 persen,” jelas Dyah, Kamis (26/11/2025).
Baca juga : Komisi IV DPRD Kediri Dorong Penambahan Tenaga Kerja Revitalisasi SD Negeri Blimbing
Meski angka penyerapan masih mendekati 30 persen, Dyah menilai situasi ini masih tergolong normal. Banyak pembayaran belanja barang-jasa serta belanja pegawai yang baru akan dicairkan pada Desember sehingga diperkirakan bisa mendongkrak realisasi anggaran.
“Kami berupaya memaksimalkan penyerapan APBD 2025. Kekurangan penyerapan ini wajar, karena sebagian besar belanja barang dan jasa memang dijadwalkan dibayar pada bulan terakhir. Belum termasuk belanja pegawai yang masih menunggu realisasi,” ujarnya.
Dyah menambahkan, capaian penyerapan APBD Nganjuk saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Data Kemendagri menunjukkan, rata-rata serapan anggaran pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia baru mencapai 63,65 persen.
Baca juga : PJU Bypass Nganjuk Kembali Terang, Wabup Trihandy Ungkap Perbaikan Capai 85 Persen
Dengan waktu yang tersisa semakin sempit, Pemkab Nganjuk tetap optimistis dapat mendekati target serapan penuh. Jika tidak terserap, sisa anggaran akan masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Kami menargetkan penyerapan APBD mendekati 100 persen,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selisih serapan juga dipengaruhi oleh nilai lelang sejumlah proyek yang lebih rendah dari pagu anggaran.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
