Blitar, LINGKARWILIS.COM – Menjelang akhir tahun anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek fisik yang sedang berjalan. PUPR menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan.
Kepala Dinas PUPR Kota Blitar, Erna Santi, mengatakan bahwa intensitas pengawasan lapangan selalu ditingkatkan setiap akhir tahun. Desember menjadi periode krusial karena seluruh proyek harus diselesaikan sesuai masa kontrak dan tidak boleh melewati tahun anggaran.
“Ini sudah menjadi perhatian kami setiap pergantian tahun. Proyek yang dikerjakan pada akhir 2025 wajib selesai tepat waktu dan tidak boleh molor ke tahun berikutnya,” ujar Erna, Minggu (15/12/2025).
Baca juga : Jelang Nataru, Polres Kediri Gelar Sidak Tempat Hiburan Malam, Puluhan Pengunjung Jalani Tes Urine
Ia menjelaskan, sejumlah proyek fisik masih berlangsung hingga penghujung tahun, di antaranya pembangunan drainase di Jalan Anggrek, tepatnya di depan Pasar Templek sisi barat, serta pembangunan Kantor Kelurahan Plosokerep.
Menurutnya, pembangunan drainase di kawasan Jalan Anggrek dilakukan untuk mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi di wilayah utara rel kereta api saat hujan deras. Melalui proyek tersebut, aliran air akan diarahkan menuju saluran baru di selatan rel dan diteruskan ke sungai.
“Di dalam rel sebenarnya sudah ada gorong-gorong. Gorong-gorong ini kami sambungkan agar aliran air bisa lancar. Untuk pelebaran masih perlu koordinasi dengan PT KAI,” jelasnya.
Baca juga : Kapolres Kediri Berangkatkan Lima Anggota Berprestasi untuk Ibadah Umroh
Erna menambahkan, proyek drainase Jalan Anggrek merupakan salah satu proyek strategis Kota Blitar tahun 2025 yang dibiayai melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp300 juta. Sesuai kontrak, pekerjaan ditargetkan rampung paling lambat 20 Desember 2025.
Ia menegaskan, apabila pekerjaan tidak selesai sesuai target, rekanan berisiko tidak menerima pencairan anggaran serta dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Rekanan sudah paham konsekuensinya. Jika tidak selesai tepat waktu, tentu ada sanksi yang harus diterima,” pungkasnya.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
