TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 di Kabupaten Tulungagung ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 20 ribu sertifikat tanah. Target tersebut dicanangkan lantaran masih terdapat sekitar 30 persen bidang tanah di wilayah Tulungagung yang belum masuk dalam program sertifikasi.
Sekretaris PTSL Tim 4 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung, Arif Rahman Hakim, menjelaskan bahwa pelaksanaan PTSL sejak dimulai pada 2018 hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Berdasarkan data BPN, capaian PTSL di Tulungagung baru menyentuh sekitar 70 persen dari total keseluruhan bidang tanah yang ada.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 30 persen bidang tanah yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat resmi. Pihak BPN terus berupaya menyelesaikan sisa bidang tersebut, meski pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Masih ada sekitar 30 persen yang belum tersertifikasi. Kami belum bisa memastikan kapan akan tuntas sepenuhnya karena pelaksanaannya menyesuaikan alokasi anggaran dari pusat,” ujar Arif, Senin (19/1/2026).
Baca juga : Ratusan Jabatan Kepsek Kosong di Tulungagung, Disdik Paparkan Mekanisme Pengisian
Ia menambahkan, sepanjang tahun 2025 lalu, Kantor BPN Tulungagung berhasil menerbitkan sebanyak 11.193 sertifikat PTSL yang seluruhnya telah diserahkan kepada masyarakat penerima. Sementara untuk tahun 2026, BPN menargetkan penyelesaian sertifikat PTSL untuk 20 ribu bidang tanah yang tersebar di 11 desa.
Dari jumlah tersebut, lima desa telah menyelesaikan tahap pengukuran bidang tanah. Sementara lima desa lainnya masih dalam proses pengukuran, serta satu desa berstatus backlog, yakni sudah terdaftar dalam sistem namun belum rampung proses sertifikasinya.
“Sebetulnya lima desa yang belum dilakukan pengukuran itu masuk target tahun 2025. Namun karena adanya efisiensi anggaran dari pusat, pelaksanaannya ditunda dan dialihkan ke tahun 2026,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Arif menyebutkan bahwa anggaran PTSL tahun 2026 di Tulungagung disiapkan sekitar Rp 8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk seluruh tahapan, mulai dari pengukuran bidang tanah hingga penerbitan sertifikat.
Ia menegaskan, seluruh proses utama PTSL dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, terdapat sejumlah kebutuhan yang tidak tercakup dalam APBN, seperti patok batas tanah dan materai, yang menjadi tanggung jawab masyarakat.
Baca juga : Kasus PMK Bertambah, 53 Sapi di Kabupaten Kediri Terpapar dan Satu Dilaporkan Mati
“Total kebutuhan per bidang tanah sekitar Rp 480 ribu. Sementara sesuai SKB tiga menteri, biaya yang dibebankan kepada warga sebesar Rp 150 ribu. Angka ini masih bisa berubah sesuai hasil musyawarah antara warga dan pemerintah desa,” pungkas Arif.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
