Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Hingga akhir 2025, sebanyak 25 sekretaris desa (sekdes) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung masih menjalankan tugas di pemerintahan desa dan belum ditarik ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Keberadaan mereka di desa disebut karena masih dipertahankan oleh masing-masing kepala desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Reza Zulkarnain, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah menawarkan opsi penarikan sekdes ASN kepada para kepala desa. Nantinya, sekdes ASN yang ditarik akan ditempatkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan.
Namun, hingga kini masih terdapat 25 sekdes ASN yang tetap bertugas di desa. Sebelumnya, tercatat ada 37 sekdes ASN yang belum ditarik. Dari jumlah tersebut, dua orang telah memasuki masa purna tugas, sementara sepuluh lainnya sudah dipindahkan ke lingkungan Pemkab Tulungagung.
“Data dari BKPSDM menyebutkan awalnya ada 37 sekdes ASN. Dua di antaranya pensiun dan sepuluh sudah ditarik ke Pemkab, sehingga saat ini tersisa 25 orang,” ujar Reza, Minggu (14/12/2025).
Baca juga : Warga RW 9 Banjaran Kota Kediri Konsisten Gelar Senam Sehat Mingguan
Reza menambahkan, belum ditariknya puluhan sekdes ASN tersebut karena kepala desa masing-masing belum bersedia melepas mereka. Padahal, secara regulasi, kepala desa memiliki kewenangan menunjuk perangkat desa lain untuk mengisi jabatan sekretaris desa.
Faktor kinerja juga diduga menjadi alasan utama para kepala desa tetap mempertahankan sekdes ASN. Mereka dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman yang masih dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
“Pada dasarnya kepala desa masih memilih mempertahankan sekdes ASN. Kemungkinan karena kinerja mereka dinilai baik dan masih sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Reza menegaskan, setiap kebijakan penarikan sekdes ASN ke Pemkab akan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari kepala desa. Pasalnya, keberadaan sekdes ASN di desa saat ini merupakan hasil kesepakatan dan kebutuhan masing-masing pemerintah desa.
Meski demikian, DPMD Tulungagung masih menunggu regulasi baru yang akan berlaku pada 2026. Jika nantinya aturan mewajibkan seluruh sekdes ASN ditarik ke Pemkab, maka kebijakan tersebut akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita masih menunggu aturan tahun depan. Apakah sekdes ASN tetap bisa bertugas di desa atau harus ditarik ke Pemkab Tulungagung,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
